RDPU RAQAN PENYERTAAN MODAL ACEH PADA BUMA

Selasa, 25 Juni 2019 RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

Oleh admin

Pimpinan DPRA, H. Dalimi, SE. Ak membuka acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh pada hari Selasa, 25 Juni 2019, pukul 10.20 WIB di Gedung Utama DPRA. Turut hadir dala acara RDPU ini Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Amirullah, SE. Ak., M.Si. Para Kepala Daerah Kabupaten Kota se-Aceh serta Para Pimpinan Lembaga Keuangan milik Aceh.

Dalam sambutan Pimpinan DPRA yang didampingi para Pimpinan Komisi III DPRA menyampaikan bahwa “Sebelumnya, izinkan Kami menyampaikan selamat datang kepada para peserta RDPU dan perkenankanlah Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan memenuhi undangan Kami.”

Seperti diketahui bahwa Aceh telah mempunyai Qanun yang mengatur Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), yaitu Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh. Badan Usaha Milik Aceh (buma) ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Aceh dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Aceh.

Dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh, perlu dilakukan usaha penyertaan modal pada setiap Badan Usaha Milik Aceh (buma) tersebut. Maksud dari Penyertaan Modal Pemerintah Aceh adalah, Pengalihan Kepemilikan Kekayaan Aceh yang semula merupakan Kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi Kekayaan Yang Dipisahkan, yang kemudian diperhitungkan sebagai Modal Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dengan prinsip saling menguntungkan.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Aceh dapat melakukan Penyertaan Modal pada BUMA dimaksud. Namun demikian baru dapat dilaksanakan, apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran Berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh. Sehingga pembagian keuntungan hasil usaha dari penyertaan modal pada BUMA, tidak ada yang dirugikan dan saling menguntungkan.

Selain meningkatkan Pendapatan Asli Aceh, tujuan dari Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh ini adalah untuk peningkatan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana, sehingga dapat beroperasi secara Efisien, Kompetitif dan menghasilkan Keuntungan.

“Selanjutnya Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi III DPR Aceh yang diketuai oleh Sdr. Efendi, ST yang dibantu oleh beberapa Tenaga Ahli yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun ini. Terima kasih juga Kami sampaikan kepada Tim Pembahas Eksekutif, yang telah dengan instens membahas Rancangan Qanun ini. Demikian juga  terima kasih kami kepada unsur Sekretariat DPR Aceh yang telah memperlancar proses pembahasannya.sehingga dapat dibawa dalam RDPU pada hari ini.” Sebut Pimpinan DPRA mengakhiri sambutannya.

Selanjutnya Pimpinan sidang diserahkan kepada Ketua Komisi III DPRA, Efendi, ST dan para Anggota Komisi III DPRA untuk melanjutkan pembahasan RDPU bersama para tamu undangan yang telah hadir di Gedung Utama DPRA. Acara berakhir saat adzan dzuhur berkumandang.

(*/*)