PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV DPRA TAHUN 2018

Kategori : RAPAT PARIPURNA Kamis, 27 Desember 2018

Pimpinan DPRA, H. Dalimi, SE.Ak. membuka Masa Persidangan IV DPRA tahun 2018 dengan Agenda Pembahasan Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2018 di Gedung Utama DPRA pada hari Kamis, 27 Desember 2018 pukul 12.00 WIB atau lebih tepatnya Rapat Pembukaan IV ini dimulai seusai penutupan Rapat Paripurna Khusus DPRA Tentang Penetapan Judul Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2019.

Turut hadir dalam acara Paripurna Khusus, Plt. Gubernur Aceh beserta jajaran, Para Anggota DPRA, dan Unsur Forkopimda Aceh.

Dapat Kami sampaikan bahwa, Masa Persidangan IV DPRA Tahun 2018 ini membahas salah satu agenda sangat penting yang akan menjadi Pedoman dalam Perencanaan Pembangunan di Aceh yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022. RPJMA ini nantinya akan menjadi Acuan bagi seluruh SKPA dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (RENSTRA) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) setiap Tahunnya, untuk selanjutnya dijabarkan dalam bentuk DPA-SKPA.

RPJM Aceh merupakan penjabaran Visi, Misi Dan Program Gubernur Dan Wakil Gubernur terpilih yang dilantik pada tanggal 5 Juli 2017. DPRA dan Pemerintah Aceh akan selalu Bersinergi dalam setiap Perencanaan Pembangunan yang harus berpedoman kepada Hubungan dan Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan mulai dari RPJP, RPJMA, RENSTRA, RKPA, sampai menjadi dokumen APBA, sehingga akan tercipta sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. “Semoga cita-cita pemerintahan di Aceh akan terwujud untuk pembangunan ke depan yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.” Sambut Pimpinan DPRA, H. Dalimi, SE.Ak

Kemudian, agenda lainnya yang juga sangat penting adalah menyangkut dengan Regulasi Tentang Retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA). Kita ketahui, Pemerintah Aceh telah dilimpahkan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA) dimana salah satunya adalah dari Retribusi Aceh.

Melihat dari perkembangan Pengeluaran Pemerintah Aceh yang setiap tahunnya cenderung Meningkat, Pemerintah Aceh wajib berupaya menggali sumber-sumber Penerimaan Aceh untuk menutupi kebutuhannya. Berdasarkan hasil Monitoring Dan Evaluasi Pemerintah Aceh, masih banyak potensi baru objek dan jenis retribusi selain adanya peninjauan Tarif Retribusi, Pengelompokkan kembali Objek Retribusi serta Penghapusan Objek dan Jenis Retribusi.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut yang kami sebutkan tadi, maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi, pembinaan, pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi pendapatan retribusi, Pemerintah Aceh melakukan Penggabungan 3 (tiga) Qanun Retribusi sebelumnya, yaitu Qanun Aceh Tentang Retribusi Jasa Umum, Qanun Aceh Tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Qanun Aceh Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, menjadi 1 (satu) Rancangan Qanun Aceh, dengan nama Rancangan Qanun Aceh Tentang Retribusi Aceh.

Kedua Rancangan Qanun Aceh tersebut, telah ditetapkan sebagai prioritas pembahasan Tahun 2018 melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 2/DPRA/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2018.

Selanjutnya sesuai dengan Tata Tertib yang telah ditetapkan, bahwa pukul 14.00 WIB (27 desember 2018), Dewan akan melaksanakan Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan IV Tahun 2018 dengan agenda Penyampaian Pendapat Pembahas Terhadap 2 (dua) Rancangan Qanun Usul Prakarsa Eksekutif.

(*/*)

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32