PARIPURNA KHUSUS DPRA PROLEGA 2019

Kamis, 27 Desember 2018 RAPAT PARIPURNA

Oleh admin

Ketua DPRA, Sulaiman, S.E, M.S.M. bersama Pimpinan DPRA, H. Dalimi, SE. Ak membuka rapat Paripurna Khusus DPRA Tentang Penetapan Judul Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh (PROLEGA)Prioritas Tahun 2019 di Gedung Utama DPRA pada hari Kamis, 27 Desember 2018, pukul 10.35 WIB.

Turut hadir dalam acara Paripurna Khusus, Plt. Gubernur Aceh beserta jajaran, Para Anggota DPRA, dan Unsur Forkopimda Aceh.

Dalam pembukaan rapat, Ketua DPRA menyampaikan bahwa “DPRA beserta segenap Rakyat Aceh mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi di Selat Sunda,tepatnya di Provinsi Lampung dan Provinsi Banten. Kita berdo’a agar Saudara Kita sebangsa dan setanah air yang menjadi korban diberikan tempat yang layak disisi Allah SWT dan Kita berharap juga agar Masyarakat Lampung dan Banten tabah dalam menghadapinya.”

“Musibah tersebut juga mengingatkan kembali kita semua pada kejadian tanggal 26 desember 2004 silam, dan setelah 14 tahun pasca kejadian tersebut, kita masih mengingat semua peristiwa dahsyat yang memilukan tersebut. namun dari semua musibah pasti ada hikmahnya, berkat para syuhada korban gempa bumi dan tsunami telah memberikan kita hikmah perdamaian, hikmah pembangunan dan hikmah persaudaraan. dalam peristiwa tersebut juga banyak pelajaran yang kita dapat yaitu bagaimana ke depan kita bangun suatu kesadaran manajemen resiko bencana serta pencegahan dini.“

Dapat Kita pahami bersama bahwa, salah satu fungsi DPRA adalah Fungsi Legislasi atau merusmuskan produk regulasi bersama Pemerintah Aceh.

Prolega disusun bersama-sama antara Pemerintah Aceh dan DPRA, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, ditegaskan bahwa Qanun Aceh Dibentuk Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, Pengaturan Hal Yang Berkaitan Dengan Kondisi Khusus Aceh, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dan Penjabaran Lebih Lanjut Peraturan Perundang-Undangan.

Ketua DPRA berpesan bahwa “Untuk Prolega Prioritas Tahun 2019, Kita berharap agar dapat dituntaskan dengan sempurna sesuai dengan jumlah yang akan disampaikan secara rinci oleh Badan Legislasi DPRA dan Kita sepakati bersama nantinya. Pembahasannya agar dipacu pada awal-awal tahun yang tentunya setelah kita menuntaskan pembahasan RAPBA Tahun Anggaran 2019 yang telah dinantikan oleh Rakyat Aceh.”

Sesuai dengan yang di sampaikan juru bicara badan legislasi DPRA, Azhari, S.IP, terhadap sejumlah Rancangan Qanun Prioritas Tahun 2019 yang diajukan Eksekutif dan Alat Kelengkapan DPRA adalah sebagai berikut:

INISIATIF DPRA
1. Pertanahan
2. Tata Cara Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
3. Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe
4. Program dan Isi Siaran Lembaga Penyiaran Aceh
5. Perlindungan Satwa
6. Pendidikan Kebencanaan Aceh

USULAN EKSEKUTIF
7. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
8. Hukum Keluarga
9. Rencana Pembangunan Industri Aceh Tahun 2018-2038
10. Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
11. Rencana Umum Energi Aceh
12. Perubahan Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Susunan Organisasi Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
13. Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh
14. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
15. Kearsipan Aceh

 

Adapun 9 (sembilan) Judul Rancangan Qanun yang telah disepakati menjadi Prioritas Tambahan (Kumulatif Terbuka) Tahun 2019 sebagai berikut:

INISIATIF DPRA
1. Penyelenggaraan Ketenagalistrikan
2. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Penyelenggaraan Perhubungan Aceh
4. Kawasan Tanpa Rokok
5. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
6. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

USULAN EKSEKUTIF
7. Perubahan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh
8. Rancangan Qanun Aceh tentang Dakwah Islamiyah
9. Rancangan Qanun Aceh tentang Perpustakaan

 

(*/*)