PENYERAHAN RAQAN PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN DI ACEH

Kategori : RAPAT KOORDINASI DEWAN Rabu, 19 Desember 2018

Pimpinan Komisi I DPRA, Tgk. Azhari bersama Sekretaris DPRA dan Biro Hukum Pemerintah Aceh selaku penyusun Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh telah menyelesaikan draft Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilhan Di Aceh dan diserahkan kepada Ketua DPRA, Sulaiman, SE, MSM di Ruang Kerja Ketua DPRA pada hari Rabu, 19 Desember 2018 pukul 11.25 WIB.

Rancangan Qanun ini selesai disempurnakan setelah diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung Utama DPRA pada hari Senin, 05 November 2018.

Maksud dari perubahan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 dikarenakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum serta pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017, maka Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh tidak lagi sepenuhnya dapat menampung dinamika perkembangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 ini perlu diubah.

Draft Raqan Aceh Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh ini juga berisi tentang penegasan pemahaman lembaga penyelenggara pemilu di Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dan penegasan beberapa hal yang menjadi dim qanun ini untuk menjaga independesi lembaga penyelenggara pemilu di Aceh.

Tim penyusun Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun bersama mitra kerja, baik dari Pemerintah Aceh dan Tenaga Ahli. Dan diharapkan setelah penyerahan kepada Ketua DPRA untuk dijadwalkan pada tahapan selanjutnya yaitu masuk dalam agenda pembahasan Sidang Paripurna untuk di sah kan menjadi Qanun Aceh.

(*/*)

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32