PENYERAHAN RAQAN PENGELOLAAN DAS TERPADU

Senin, 17 Desember 2018 RAPAT KOORDINASI DEWAN

Oleh admin

Pimpinan Komisi IV DPRA, Tgk. Anwar Ramli, S.Pd, bersama para Anggota Komisi IV DPRA yaitu H. T. Ibrahim, ST, MM., Hendri Yono, S.Sos., dan T. Usman bersama Tenaga Ahli selaku penyusun Rancangan Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu telah menyelesaikan draft Raqan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu dan diserahkan kepada Ketua DPRA, Sulaiman, SE, MSM di Ruang Kerja Ketua DPRA pada hari Senin, 17 Desember 2018 pukul 14.40 WIB.

Rancangan Qanun ini selesai disempurnakan setelah diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung Utama DPRA pada hari Kamis, 22 November 2018. Diharapkan setelah penyerahan kepada Ketua DPRA untuk dijadwalkan pada tahapan selanjutnya yaitu masuk dalam agenda pembahasan Sidang Paripurna untuk di sah kan menjadi Qanun Aceh.

Sebagaimana kita pajami bersama “Daerah Aliran Sungai” merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Kerusakan daerah aliran sungai di Aceh dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat Aceh.

Pengelolaan dan pengendalian daerah aliran sungai di Aceh sangat diperlukan mengingat wilayah Aceh yang besar dan sangat rentan terhadap bencana alam serta krisis air yang dapat ditiimbulkan karena tidak adanya peraturan yang jelas.

Substansi Rancangan Qanun Pengelolaan DAS Terpadu ini mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan serta peran serta dan pemberdayaan masyarakat termasuk juga pendanaan pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan melalui kegiatan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Dengan demikian pemberlakuan Qanun ini diharapkan dapat mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan daerah aliran sungai yang ada di Aceh.

(*/*).