PENYERAHAN RAQAN PENANAMAN MODAL

Selasa, 11 Desember 2018 RAPAT KOORDINASI DEWAN

Oleh admin

Ketua Komisi III DPRA, Effendi, selaku Ketua Tim penyusun Rancangan Qanun Aceh Tentang Penanaman Modal telah menyelesaikan draft Penanaman Modal dan diserahkan kepada Ketua DPRA, Sulaiman, SE, MSM di Ruang Kerja Ketua DPRA pada hari Selasa, 11 Desember 2018.

Rancangan Qanun ini selesai disempurnakan setelah diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung Utama DPRA pada hari Rabu, 26 September 2018.

Maksud Penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh bertujuan untuk:

  1. meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan; 
  2. menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
  3. mengupayakan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat Aceh;
  4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global; 
  5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi; dan 
  6. mendorong pengelolaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Untuk kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka Penanaman Modal di Aceh, diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat menjamin iklim investasi di Aceh semakin baik. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkannya dalam Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan, pemberian insentif dan kemudahan berusaha, fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.

Dengan adanya Qanun ini diharapkan arus investasi ke Aceh akan meningkat, karena terciptanya kepastian hukum sebagaimana tersebut di atas.

Hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terbukannya lapangan kerja baru dan berkurangnya angka kemiskinan di Aceh.

Qanun ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing Aceh dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan fasilitas serta kemudahan kawasan ekonomi khusus. Akhirnya, diharapkan Qanun ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tim penyusun Rancangan Qanun Aceh Tentang Penanaman Modal telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun bersama mitra kerja, baik dari Pemerintah Aceh dan Tenaga Ahli. Dan diharapkan setelah penyerahan kepada Ketua DPRA untuk dijadwalkan pada tahapan selanjutnya yaitu masuk dalam agenda pembahasan Sidang Paripurna untuk di sah kan menjadi Qanun Aceh.

(*/*).