PENYERAHAN RAQAN RETRIBUSI ACEH

Rabu, 21 November 2018 RAPAT KOORDINASI DEWAN

Oleh admin

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) , Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si menerima Badan Legislasi DPRA dengan agenda penyerahan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2018 Tentang Retribusi Aceh di Ruang Kerja Wakil Ketua I DPRA pada hari Rabu, 21 November 2018.

Rancangan Qanun ini telah selesai disempurnakan setelah diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum oleh Badan Legislasi DPRA (26/09) yang lalu.

Badan Legislasi DPRA menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2018 Tentang Retribusi Aceh bersama mitra kerja, baik dari Pemerintah Aceh dan Tenaga Ahli.

Sehubungan dengan perkembangan pengeluaran Pemerintah Aceh yang setiap tahunnya cenderung meningkat, Pemerintah Aceh terus berupaya menggali sumber-sumber penerimaan Aceh untuk menutupi kebutuhannya dan untuk menggali sumber-sumber penerimaantersebut, Pemerintah Aceh telah dilimpahkan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA) dimana salah satunya adalah dari Retribusi Aceh.

Selama ini Retribusi Aceh dipungut berdasarkan:

1. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari jenis Retribusi:

a. Pelayanan Kesehatan; dan
b. Pelayanan Pendidikan.

2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari jenis Retribusi:

a. Pemakaian Kekayaan Aceh;
b. Tempat Khusus Parkir;
c. Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa;
d. Rumah Potong Hewan;
e. Pelayanan Kepelabuhanan;
f. Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh.

3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari jenis Retribusi:

a. Izin Trayek;
b. Izin Usaha Perikanan; dan
c. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Pemerintah Aceh, diperoleh hasil bahwa masih ada potensi baru jenis penerimaan Retribusi yang dapat memberikan kontribusi untuk penerimaan PAA. Adapun penambahan potensi baru jenis penerimaan Retribusi tersebut adalah:

1. Retribusi Jasa Umum, yang terdiriatas:

a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

2. Retribusi Jasa Usaha, yang terdiriatas:

a. Retribusi Tempat Pelelangan; dan
b. Retribusi Terminal.

Khusus untuk Retribusi Terminal penetapan objek serta struktur dan besarnya tarif, disebabkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni atas pembagian urusan pemerintahan pada bidang perhubungan untuk sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan atas pengelolaan terminal penumpang tipe B menjadi kewenangan daerah provinsi.

Selain adanya penambahan potensi baru jenis penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud di atas, dalam rancangan qanun ini juga ada penambahan objek baru pada jenis Retribusi yang telah ada pada Qanun Retribusi sebelumnya, termasuk adanya peninjauan tariff karena adanya perubahan atas potensi riil objek Retribusi, indeks harga atau inflasi, daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi.

Pada rancangan qanun ini ada reklasifikasi objek Retribusi, dimana hal ini dilakukan guna menyelaraskan penempatan objek Retribusi sebagaimana mestinya serta adanya penghapusan jenis Retribusi yakni atas Retribusi Rumah Potong Hewan yang disebabkan oleh karena ternyata potensi pemungutan Retribusi ini tidak ada sama sekali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi, pembinaan, pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi pendapatan Retribusi, Pemerintah Aceh melakukan konsolidasi Qanun yakni menggabungkan 3 (tiga) Qanun Retribusi sebelumnya menjadi 1 (satu) Qanun.

Sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah atau Qanun.

Dengan berlakunya Qanun ini, diharapkan penerimaan Retribusi Aceh di masa yang akan datang dapat terus meningkat sehingga dapat ikut serta memberi andil dalam membiayai sebagian pengeluaran dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, membiayai pembangunan dan memberikan kepastian hukum dalam rangka pemungutan Retribusi Aceh.