PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2018

Senin, 12 November 2018 RAPAT PARIPURNA

Oleh admin

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membuka Masa Persidangan I DPRA Tahun 2018 dengan Agenda Pembahasan Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2018 pada hari Senin, 12 November 2018 pukul 14.00 WIB. Turut hadir Plt. Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, M.T., bersama unsur Forkopimda lainnya dalam Sidang Paripurna 1 Masa Persidangan I DPRA Tahun 2018 di Gedung Utama DPRA.

Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 232, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, suatu Rancangan Qanun untuk dapat ditetapkan menjadi Qanun Aceh, diharuskan adanya persetujuan bersama antara DPRA dan Gubernur Aceh dalam Rapat Paripurna. Proses itu kemudian dilanjutkan dengan tahapan Fasilitasi dan Evaluasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Disamping itu, penyusunan berbagai Rancangan Qanun Aceh juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Peraturan Tata Tertib DPRA serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Para Pimpinan DPRA, Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si bersama T. Irwan Djohan, S.T. dan H. Dalimi, S.E. Ak., memimpin Sidang Paripurna yang dihadiri Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam sambutannya menyampaikan, bahwa;

“Pada hari ini (12/11) Kita akan membahas salah satu agenda yang akan menjadi catatan sejarah bagi Aceh untuk menunjukkan jati dirinya sebagai Daerah yang Istimewa dan Khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agenda Kita hari ini yang Pertama adalah pembahasan Rancangan Qanun Aceh Tentang Himne Aceh yang dibentuk oleh Badan Legislasi DPRA ditingkat Rapat Paripurna merupakan sebuah amanat dari Pasal 18b ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Pasal 248 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang merupakan turunan dari butir 1.1.5 MoU Helsinki.”

“Himne Aceh ini memuat semangat budaya heroik dan patriotik berlandaskan syari’at islam serta sebuah representasi etnik Masyarakat Aceh secara keseluruhan. Perlu saya sampaikan kembali bahwa, lahirnya himne Aceh dengan judul (Aceh Mulia, Cipt. Mahrisal Rubi) akan menjadi pemersatu rakyat Aceh dalam konteks lokal. Himne Aceh nantinya akan mengiringi disetiap pengibaran bendera Aceh dalam peringatan-peringatan hari besar sebagai pernyataan rasa kebanggaan terhadap Aceh yang dibawakan dengan penuh khidmat. Selain itu juga diperdengarkan pada kegiatan-kegiatan pendidikan, kebudayaan, pekan olah raga serta kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh. “

“Kemudian, agenda ke-2 yang juga sangat penting adalah menyangkut dengan persoalan sumber pendapatan Aceh pada saat ini yang salah satunya yang bersumber dari dana otonomi khusus dan bagi hasil minyak dan gas bumi. Namun disisi lain penerimaan dana otonomi khusus akan berakhir pada Tahun 2027 nantinya, sedangkan cadangan minyak dan gas bumi Aceh merupakan energi yang tidak terbarukan sehingga akan habis pada suatu saat.

Di tahun 2018 ini, semenjak Qanun ini diregulasikan pada tahun 2008 artinya DPRA telah melakukan 3 kali perubahan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Di tahun 2018 ini DPRA membentuk Satu unit Panitia Khusus Qanun Otsus/Migas (Tim Monev) DPRA. “

“Perubahan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 di ubah karena pertimbangan implementasi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 ini masih ditemukan berbagai kelemahan dan kendala, baik dalam perencanaan program dan kegiatan maupun dalam distribusi pengalokasian dan pelaksanaannya serta lemahnya sinergitas antar lembaga. “

“Oleh karenanya, Pemerintah Aceh harus mengelolanya secara Tertib, taat pada perundang-undangan, efektif dan efisien, akuntabel dan transparan serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat.”

“Pada kesempatan ini Kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRA, ingin menyampaikan kembali bahwa pada 10 November yang lalu Kita telah memperingati Hari Pahlawan. Hari pahlawan adalah Hari Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 16 Desember 1959 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959.”

Acara selanjutnya adalah mendengarkan penyampaian Rancangan Qanun yang telah dibahas Badan Legislasi DPRA dan Panitia Khusus Qanun Otsus/Migas DPRA untuk juga dapat menjelaskan konteks perubahan yang terjadi maupun alasan-alasan Rancangan Qanun tersebut disusun dan disesuaikan.

(*/*).