KOMISI VII : RDPU RAQAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH

Kamis, 01 November 2018 RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

Oleh admin

Pimpinan DPRA Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si membuka acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah pada hari Kamis, 01 November 2018, pukul 09.30 WIB di Gedung Utama DPRA.

Dalam sambutan Pimpinan DPRA yang didampingi para Pimpinan Komisi VII DPRA menyampaikan bahwa “Sebelumnya, izinkan Kami menyampaikan selamat datang kepada para peserta RDPU dan perkenankanlah Kami menyampaikan terima kasih kepada Abu/Tgk serta Bapak/Ibu yang telah berkenan memenuhi undangan kami.

Kita tahu bahwa para Ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat Aceh yang islami, sehingga Masyarakat Aceh menempatkan Ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara.”

Keberadaan Dayah sendiri diyakini telah ada sejak masuknya agama islam di Aceh yakni pada tahun 800 Masehi. Cikal-bakal berdirinya Dayah itu muncul pada awal-awal Islam masuk di Aceh yang bertujuan untuk mendidik masyarakat agar dapat lebih memahami ajaran-ajaran agama, disamping juga untuk menyebarkan agama islam di Aceh.

Seiring berjalannya waktu, Peran dan Fungsi Dayah juga berkembang. Dayah tidak lagi sebatas tempat pendidikan keagamaan, tetapi juga menyentuh bidang sosial politik. Menurut ensiklopedi agama Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia, tercatat bahwa Dayah tertua di Aceh adalah Dayah Cot Kala yang sudah berdiri sejak abad ketiga hijriah yang dipimpim Ulama besar Teungku Chik Muhammad Amin. Para ahli sejarah muslim Indonesia telah sepakat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui negeri Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Kerajaan Peureulak diresmikan sebagai kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau sekitar tahun 854 Masehi, dengan Sultan Said Abdul Aziz Syah.

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah aceh dalam skala aceh. Urusan wajib lainnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat islam, hal ini seiring dengan pasal 218 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah aceh dan pemerintah kab/kota menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan non formal lain melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, aceh juga telah memiliki qanun aceh nomor 11 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan. Namun qanun penyelenggaraan pendidikan aceh ini, belum sepenuhnya dapat menjawab dan menaungi penyelenggaraan pendidikan dayah.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi pendidikan dayah melalui qanun, agar menjadi prinsip umum dalam penyelenggaraan pendidikan dayah di aceh. Upaya pengaturan pendidikan dayah dalam qanun ini adalah sebagai upaya agar dalam penyelenggaraan pendidikan dayah di aceh nantinya dapat lebih terencana, terarah, terpadu, sistematis, serta sesuai dengan harapan para ulama, masyarakat aceh dan ketentuan yang berlaku.

“Selanjutnya Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi VII DPRA yang diketuai oleh Saudara h. Ghufran Zainal Abidin, MA yang telah melakukan pembahasan rancangan qanun bersama Tim Pemerintah Aceh dan turut dibantu oleh Anggota Komisi VII, Tenaga Ahli Beserta Staf sehingga dapat dibawa dalam RDPU pada hari ini.” Sebut Pimpinan DPRA mengakhiri sambutannya.

Selanjutnya Pimpinan sidang diserahkan kepada Wakil Ketua Komisi VII DPRA, H. Musannif, SE dan para Anggota Komisi VII DPRA untuk melanjutkan pembahasan RDPU bersama para tamu undangan yang telah hadir di Gedung Utama DPRA. Acara berakhir saat adzan dzuhur berkumandang.

_ (/) _