RDPU HIMNE ACEH

Kamis, 09 Agustus 2018 RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

Oleh admin

 

Pimpinan DPRA, Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si bersama Pimpinan Badan Legislasi DPRA, Tgk. Abdullah Saleh, SH. membuka acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Himne Aceh pada hari Kamis, 09 Agustus 2018, pukul 09.30 WIB di Ruang Serbaguna DPRA

Turut hadir dalam acara Kepala Biro Hukum Setda Aceh dan Staf Ahli Gubernur Aceh beserta para tamu undangan baik dari profesional di bidang pendidikan dan para budayawan Aceh. Turut mengundang para Kepala SKPA dan Pimpinan DPRK se-Aceh yang sebahagian besar diwakilkan kehadirannya.

Pembentukan Himne Aceh ini mempunyai legal standing yang sangat kuat, yakni pasal 18b ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan pasal 248 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang merupakan turunan dari butir 1.1.5 MoU Helsinki, yang menetapkan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang Himne Aceh dituangkan dalam Qanun Aceh. Himne Aceh ini memuat semangat budaya heroik dan patriotik berlandaskan syari’at Islam serta sebuah representasi etnik Masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan juga bahwa kegiatan rdpu ini bertujuan sebagai penyempurnaan substansi rancangan qanun himne aceh ini untuk memenuhi ketentuan pasal 96 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga pasal 22 qanun aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan qanun, yang antara lain menyatakan

Dalam sambutannya Pimpinan DPRA, Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si menyampaikan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis saat pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Jadi jangan setelah rancangan qanun ini di paripurnakan nanti baru muncul perdebatan, sementara tempat dan waktu untuk berdikusi telah kita berikan saat ini dalam RDPU ini. ”

“Kami menaruh harapan besar kepada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan Kami pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini, Kami mohon Bapak Ibu dapat berpartisipasi penuh untuk memberi masukan secara komprehentif demi kesempurnaan substansi rancangan qanun ini.”

Selanjutnya Pimpinan Rapat diserahkan kembali kepada Badan Legislasi DPRA yang diketuai oleh saudara Tgk. H. Abdullah Saleh, SH guna membahas Rancangan Qanun bersama Tim Pemerintah Aceh serta para Tamu Undangan yang berkesempatan hadir dan turut dibantu oleh Anggota Badan Legislasi, Tenaga Ahli beserta Staf sehingga dapat dibawa dalam RDPU hari ini.