PARIPURNA DPRA PENYERAHAN KUA PPAS 2019

Senin, 06 Agustus 2018 PEMERINTAH ACEH

Oleh admin

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menjadwalkan Rapat Paripurna DPRA dengan agenda Penyerahan KUA-PPAS RAPBA Tahun Anggaran 2019 pada hari Senin, 06 Agustus 2018 pukul 09.00 wib di Gedung Utama DPRA.

Rapat Paripurna yang di Pimpin oleh Ketua DPRA dan Wakil Ketua DPRA, Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si dan H. Dalimi, SE. Ak beserta Para Anggota DPRA. Turut hadir plt. Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, M.T. dan para unsur Forkopimda Aceh.

Ketua DPRA mengucapkan bahwa, “perencanaan penyusunan RAPBA harus dilakukan secara konsisten, dimulai dari RKPA, KUA/PPAS, RKA SKPA/PPKA dan terakhir menjadi RAPBA. Namun dapat dikecualikan tahapannya apabila terjadi hal-hal yang mendesak/darurat.”

Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, dijelaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang apba tahun anggaran 2019 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2019. sejalan dengan hal tersebut, pemerintah aceh harus memenuhi jadwal proses penyusunan apba tahun anggaran 2019, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan kua dan rancangan ppas kepada dpr aceh untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu pertama pada bulan agustus 2018.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan aceh tahun 2019, terutama dalam penganggaran dana pembangunan dalam rapba tahun anggaran 2019, dimana rincian kua-ppas rapba tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

  • PENDAPATAN ASLI ACEH  : Rp. 14.747.490.562.630,-
  • BELANJA                             : Rp. 15.781.318.934.079,-
  • DEFISIT                               : Rp. 1.033.828.371.449,-
  • PEMBIAYAAN                      : Rp 1.033.828.371.449,-

Pada kesempatan ini Ketua DPRA menyampaikan bahwa “pagu kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tersebut perlu kita sampaikan secara transparan kepada rakyat aceh guna diketahui sejauh mana proses penganggaran untuk pembangunan tahun 2019.”

Setelah plt. Gubernur Aceh menyerahkan Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019, maka tugas DPRA adalah melakukan pembahasan bersama.

Secara internal, Badan Anggaran DPRA akan membahas mekanisme pembahasan apakah langsung ditangani oleh Badan Anggaran atau melalui Pokja atau melalui Komisi-Komisi DPRA.

Sebelum menutup Rapat Paripurna, Ketua DPRA menyampaikan harapannya bahwa “pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019 ini juga menjadi prioritas kita bersama, dan bila mungkin sebelum akhir tahun 2018 ini sudah bisa kita setujui dalam bentuk qanun tentang APBA tahun anggaran 2019.”