KPK DI GEDUNG DPRA

Selasa, 31 Juli 2018 PEMERINTAH ACEH

Oleh admin

 

Tim Asistensi Pengisian LHKPN lakukan Sosialisasi Peraturan KPK No.7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Ruang Badan Anggaran DPRA.

Pimpinan DPRA bersama Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRA menyambut Tim KPK R.I dari unsur Direktur Pendaftaran Dan Pemeriksaan LHKPN pada acara Asistensi Pengisian dan Pengumpulan LHKPN bagi Pimpinan dan Anggota DPRA di Ruang Badan Anggaran DPRA, Selasa 31 Juli 2018 pukul 15.00 WIB.

Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara (termasuk bagi Anggota Legislatif di seluruh Indonesia) mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya.

“oleh karena itu setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai harta kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.” Sambut Pimpinan DPRA, Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si.

Sampai dengan berita ini diturunkan menjelang adzan ashar, Pimpinan Tim KPK masih memberikan penjelasan aturan dan teknis pengisian LHKPN dengan sistem terbarunya dihadapan para Pimpinan DPRA. Memasuki waktu Shalat Ashar pertemuan sempat diskors dan dilanjutkan kembali sampai dengan berakhir pukul 17.00 WIB. (*/*)