PARIPURNA KHUSUS

Kategori : PEMERINTAH ACEH Rabu, 25 April 2018

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah melaksanakan Rapat Paripurna Khusus dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2017 di Gedung Utama DPRA pada hari Rabu, 25 April 2018.

Rapat Paripurna Khusus DPRA yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRA, Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si turut dihadiri Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haytar; Gubernur Aceh, drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc.; Wakil Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, M.T.; dan sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Seluruh Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh.

Penyampaian LKPJ ini, secara yuridis formal berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Gubernur Aceh berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh setiap tahunnya. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh tahun 2017 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh sesuai Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Aceh sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2017.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh telah menerangkan;

Pertama, Pendapatan Aceh Tahun 2017 direncanakan Rp.14,44 triliun lebih, realisasinya Rp.14,35 triliun lebih atau 99,32%. Pendapatan Aceh terdiri atas Pendapatan Asli Aceh, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Aceh bersumber dari Pajak, Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah, direncanakan Rp. 2,24 triliun lebih, realisasinya Rp.2,27 triliun lebih atau 101,34%. Salah satu Pendapatan Asli Aceh lainnya sebagai Daerah Otonomi Khusus yang bersumber dari penerimaan Zakat, direncanakan Rp.35,86 miliar, realisasinya Rp.52,15 miliar lebih atau 145,44%. Pendapatan dari Dana Perimbangan yang bersumber dari pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus direncanakan Rp.3,87 triliun lebih, realisasinya Rp.3,81 triliun lebih atau 98,23 %. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Pendapatan Lainnya yang direncanakan Rp.8,33 triliun lebih realisasinya Rp.8,27 triliun lebih atau 99,28%.

Kedua, Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 direncanakan Rp.14,91 triliun lebih, realisasinya Rp.13,83 triliun lebih atau 92,76%, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung direncanakan Rp.7,42 triliun lebih, realisasinya Rp.7,16 triliun lebih atau 96,55% dan Belanja Langsung direncanakan Rp.7,49 triliun lebih, realisasinya Rp.6,66 triliun lebih atau 89,01%.

Ketiga, Penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2016 direncanakan Rp.462,73 miliar lebih, realisasinya Rp.390,53 miliar lebih atau 84,40%. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp.72,19 miliar lebih.

Keempat, Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah memperoleh 10 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilaksanakan oleh enam SKPA dengan total anggaran sebesar Rp.475,07 miliar lebih, realisasinya Rp.397,39 miliar lebih atau 83,65%. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa penerimaan dan belanja serta realisasi keuangan yang telah dikemukakan di atas masih bersifat unaudited.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2017 kami sampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRA. Adapun data dan informasi dalam pengantar LKPJ ini bersifat umum. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat dalam buku LKPJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Menjelang Rapat Paripurna Khusus selesai, Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA, Iskandar Usman AlFarlaky, S.Hi menyampaikan aspirasinya terkait keseriusan Pemerintah Aceh memberi solusi terkait ketergantungan beberapa warga Aceh Timur yang bermata pencaharian dengan mengebor minyak secara tradisional. Hal ini telah berulang kali menyebabkan insiden dan kali ini mengakibatkan 10 orang korban nyawa dan puluhan lain nya menderita luka berat. Alangkah bijaksana nya Pemerintah Aceh jika mau memberi dukungan teknis bagi masyarakat-masyarakat aceh yang mau bekerja keras seperti mereka. Jangan hanya diam dan melihat warga Aceh terus menjadi korban karena masyarakat tidak mengerti teknis pengeboran, apalagi mengecap mata pencaharian mereka sebagai tindakan melawan hukum." ujar Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA.

Selanjutnya Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri, ST menyampaiakan aspirasinya terkait kesuksesan Pemerintah Aceh terpilih menjadi Tuan Rumah PON 2024. Demikian acara Rapat Paripurna Khusus dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2017 berakhir.