Ketua DPR Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, S.IP menerima kunjungan Juru Bicara Kementerian Pertahanan R.I, Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, SE, ME pada hari Sabtu (21/11).

Pertemuan berlangsung pukul 20:30 WIB di rumah Dinas Ketua DPR Aceh, Blang Padang Banda Aceh. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Anggota Komisi I DPR Aceh yaitu Ir. Azhar Abdurrahman, Darwati A. Gani, Bardan Sahidi, Tgk. H. Attarmizi Hamid, Tgk. H. Syarifuddin, MA dan Ketua Komisi II DPR Aceh Irpannusir, S.Ag, SE, M.Ikom.

Dalam sambutan awal, Ketua DPR Aceh menegaskan bahwa diskusi pada kesempatan ini adalah terkait dengan dinamika politik di Aceh. Semua masukan yang nantinya berkembang dalam pertemuan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, SE, ME selaku Juru Bicara Kementerian Pertahanan R.I kepada Bapak Menteri Pertahanan R.I Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo (-red). “Di Aceh paska damai banyak dinamika politik yang terjadi dan Bapak Dahnil ke Aceh untuk menyerap semua masukan dari stake holder di Aceh dan tadi siang sudah bertemu dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar”. Papar Dahlan.

Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, SE, ME menjelaskan bahwa pertemuan pada malam hari ini adalah tindak lanjut dari pertemuan kami sebelumnya dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Ketua DPR Aceh dan beberapa perwakilan dari Aceh terkait implementasi MoU Helsinki dan pertemuan ini berlangsung sejak 1 tahun lalu di Jakarta tepatnya sebelum covid-19 melanda. “Bapak Menteri Pertahanan menyampaikan bahwa Kemenhan R.I harus banyak berdialog dengan stake holder di Aceh untuk menyerap informasi yang berkembang, Kementerian Pertahanan R.I mempunyai obligasi moral untuk membantu jalannya roda Pemerintahan R.I dan singkatnya pada pertemuan ini kami mohon masukan terkait berbagai perpekstif dari DPR Aceh” tambah pemuda kelahiran Aceh Tamiang ini.

Dalam kesempatan tersebut Ir. H. Azhar Abdurrahman selaku Anggota Komisi I DPR Aceh memaparkan panjang lebar bahwa proses perdamaian sudah berjalan 15 tahun namun banyak poin-poin MoU belum diimplementasikan secara maksimal. Aceh berusaha untuk memperjuangkan aturan hukum baru turunan MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh baik dalam bentuk Qanun, Peraturan Pemerintah maupun Perpres, dan ini perlu dukungan pusat.

“yang sangat penting adalah perlunya trust building (membangun kepercayaan, red) terus dipelihara dan jangan sampai kejadian rakyat Aceh kecewa untuk kesekian kali”. Tegas Azhar yang mantan BupatiAceh Jaya 2 periode.

Contohnya tahun 1945 Indonesia merdeka dan pada tahun 1953 Aceh digabung menjadi provinsi Sumatera Timur dan pada akhirnya baru dikembalikan tahun 1956 setelah adanya pergolakan. Selanjutnya pemberontakan Tgk. Daud Beureuh hanya bertahan 12 tahun damai dan rakyat Aceh kecewa kemudian Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro, M.S., M.A., LL.D., Ph.D mendeklerasikan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976. Namun akibat tsunami maka Aceh berdamai akan tetapi dalam tanda kutip Aceh ini dalam status gencatan senjata.

“Kalau butir-butir MoU tidak segera diimpelemtasikan maka bisa membangkitkan rasa kecewa rakyat Aceh dan ini bahaya. Aceh melihat ada upaya mengeneralkan status politik Aceh dengan Nasional (diberlakukan hukum Nasional di Aceh yang bertentangan dengan UU 11/2006, red), dan ini sangat berbahaya dan Aceh bisa bergejolak lagi dan ini perlu jadi warning bagi Pemerintah R.I, tegas Azhar.

“Kami sekarang sedang merampungkan rancangan qanun khusus yaitu tentang pengelolaan dan pelaksanaan haji dan umran serta rancangan qanun pertanahan. Terkait raqan pertanahan seharusnya sudah berjalan pada tahun 2008 namun baru 2020 dapat dibahas akibat dinamika yang ada. Kami pada kesempatan ini meminta agar Pemerintah R.I memberikan dan mengembalikan kewenangan untuk mencabut dan mengevaluasi izin HGU, HPH dan HTI yang terlantar kepada Pemerintah Aceh dan Kementerian Pertahanan dapat mendorong ini supaya goal sehingga memberi kepuasan bagi rakyat Aceh” sambung Azhar. 

Hal senada juga disampaikan oleh Darwati A. Gani yang duduk di Komisi I DPR Aceh, Sesuai amanat butir MoU Helsinki bahwa Pemerintah R.I wajib siapkan lahan pertanian yang pantas untuk para mantan kombatan GAM, Tapol/Napol dan warga Sipil yang jadi korban. “Kendala sekarang adalah terbatasnya lahan yang tersedia akibat banyak HGU, HPH dan HTI dan kebanyakan dari status lahan itu diterlantarkan sehingga kami minta kepada Pemerintah R.I untuk beri kewenangan kepada kami agar dapat dicabut dan dievaluasi izinnya”, papar Srikandi Komisi I DPR Aceh.

“Di Aceh bahwa pelaksanaan pilkada tetap tahun 2022 karena sudah diatur khusus dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan kami sudah menganggarkan dananya”, tegas Darwati.

Bardan Sahidi yang merupakan politisi muda PKS yang duduk di Komisi I DPR Aceh menjelaskan panjang lebar bahwa Aceh mempunyai garis pantai yang luas mulai dari pantai timur dan pantai barat, oleh karena itu tadi sore ada kabar terbaru dan saya hanya mengupdate saja yaitu ada indikasi human trafficking sebab bagaimana rohingya terdampar dan orang baru langsung tahu jalan di tempat yang tidak pernah mereka datangi dan berbeda kultur. Ketika berbicara untuk kemanusian maka rasa empati dan simpati rakyat Aceh untuk kata itu sangat tinggi namun perlu di terlusuri juga terkait human trafficking tadi yang dengar-dengar akan dibawa ke Medan. Di Aceh ada 3 Lanal non tipe yaitu Lanal Sabang, Lanal Simeulu dan Lanal Lhokseumawe dengan pangkat Letkol dan Kolonel. Ini menjadi penting peningkatan status tipe karena perairan Aceh sangat luas dan berbatasan dengan banyak Negara luar serta ujung Indonesia. 

“Selanjutnya Lanud Sultan Iskandar Muda itu masih Tipe B dimana dalam beberapa kali pertemuan kami dengan Danlanud mereka menyampaikan bahwa perlu dukungan untuk upgrade tipe. Dalam hal ini bagaimana bandaranya internasional tapi Lanudnya Tipe B, kami Komisi I DPR Aceh sudah beberapa kali memberikan dukungan terhadap kebutuhan upgrade tipe ini melalui surat” tambah Bardan.

“Terkait proses rekonsiliasi bahwa Undang-Undang KKR Nasional telah dicabut tetapi Aceh mempunyai Qanun KKR dan sudah terbentuk lembaganya, Negeri ini pernah salah dan ini menjadi poin penting agar diberi wadah rekonsiliasi. Seperti halnya disampaikan rekan-rekan tadi kami sepakat dan menambahkan bahwa jangan kita wariskan laboratorium kekerasan di Aceh maka perlunya segera reparasi, rekonsiliasi serta recovery. KKR Aceh sekarang sudah memasuki tahun akhir bekerja dan terseok-seok dan Pemerintah Indonesia harus memberi dukungan terhadap data yang diperlukan” urai Bardan.

“Tidak bisa damai kalau perut lapar”, ungkap Politisi PKS ini.

Mengenai ketahanan pangan bahwa Aceh peringkat 6 Nasional dengan surplus beras namun dapat kita lihat juga bahwa sawahnya masihbanyak tadah hujan dan alih fungsi jadi ruko. Komoditi Aceh banyak keluar dari Belawan padahal Aceh punya pelabuhan internasional. Puluhan ribu ton kopi Gayo mangkrak dalam gudang selama pandemic ini dengan harga mencapai triliunan dan para pengusahan local tidak sanggung menampung. Aceh juga punya komoditi pangan lainnya yaitu sapi Aceh dengan hasil olahan dendeng Aceh yang bercita rasa tinggi namun masih kurang dikembangnya sapinya. Pada bulan desember nanti aka nada panen raya Kopi Gayo dan tidak tahu dipasaknan kemana?

“Kalau ketahanan pangan terpenuhi maka masa depan Aceh dari segi pertahanan akan terjamin, tutup Bardan.

Dari masukan yang ada Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, SE, ME menyampaikan bahwa masukan yang berkembang bahwa pesannya sama dari semua stake holder di Aceh, Bapak Prabowo sangat konsen dengan Aceh dan Papua dan Bapak Menhan sering mengajak diskusi dengan menteri BUMN dan lainnya terkait hal-hal yang bisa membantu Aceh dan Papua.

“Bapak Menhan sangat mendukung keberlangsungan Perdamaian Aceh”, timpal Daniel.

Diakhir penutup Ketua DPR Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, S.IP memaparkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Aceh masih sangat kurang, begitu juga hal nya dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun masih sangat kurang perhatian dan tidak dimasukkan dalam rapat cabinet. Sehingga muncul kesimpulan apakah benar Jakarta melihat Aceh sebagai ancaman? Atau sebaliknya bagian dari NKRI yang harus dibangun dimana Aceh dalam geopolitik kawasan sangat strategis dimana ada di posisi dekat dengan India dan selat Malaka jalur pelayaran internasional.

“15 tahun damai merupakan capaian yang luar biasa”, timpal Dahlan.

“Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda diturunkan grade nya dan dialihkan ke Bandara Kuala Namu Sumatera Utara, dan ini bisa jadi bahwa Aceh tidak mau di urus dengan benar oleh Jakarta. Padahal Aceh bisa menjadi HUB penerbangan internasional ke Eropa dan Timur Tengah karena sangat dekat. Aceh benar-benar sebagai daerah modal dan apakah masukan-masukan tadi bisa di dialogkan di Kemenhan R.I?” harap Dahlan.

“Kenapa damai Aceh bisa bertahan 15 tahun pasti sebab ada “karenanya” seperti contoh di akomodir adanya partai lokal dan lain-lainnya, namun yang belum di akomodir agar segera di impelemtasikan agar damai Aceh berlanjut” tutup Dahlan.