Komisi I DPR Aceh menerima Audiensi KontraS Aceh dan LBH Banda Aceh, (9/9) di Badan Musyawarah DPR Aceh. Hadir dari peserta yang dipimpin oleh  Hendra Saputra dan didampingi oleh Faisal Hadi, Husna, Aulia, Reza, Maulana dan Mardhatillah.

Sedangkan dari Komisi I DPR Aceh dipimpin oleh Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf (Ketua), dan didampingi oleh Drs. H. Taufik, MM (Wakil Ketua), Fuadri, S.Si, M,Si, drh. Nuraini Maida,  Tgk. H. Attarmizi Hami dan Darwati A. Gani, masing-masing sebagai Anggota.

Persoalan yang dibahas adalah Rekonsiliasi proses menuju ketidakberulangan , reparasi upaya pemenuhan hak korban dan kondisi penerapan syariat islam dalam konteks pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan serta persoalan Raqan Pertanahan.

Untuk itu KontraS Aceh dan LBH Banda Aceh mengharapkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam:

1.  Sebagai lembaga yang lahir dari rahim politik, KontraS Aceh berharap mendapat dukungan moral dan politik dari DPRA Aceh, khususnya Komisi I dalam hal rencana pelaksanaan Rekonsiliasi akar rumput yang akan dilaksanakan di Bener Meriah.

2.  Sebagai tindak lanjut dari penetapan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 330/1269/2020 pada 2 Juli 2020 tentang penetapan penerima reparasi mendesak, pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran dengan memastikan adanya alokasi anggaran terhadap pelaksanaan reparasi tersebut. dan;

3.  Melakukan Legislative Review terhadap Qanun Aceh No. 6 tahun 2014. Khususnya pasal 47 terkait pelecehan seksual terhadap anak dan Pasal 50 mengenai pemerkosaan terhadap anak.

 

Sedangkan dari Komisi I DPR Aceh memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Qanun Pertanahan sedang dibahas dan semoga mendapat dukungan dari semua pihak baik eksekutif maupun public.

2. Reparasi dan rekonsilasi akan terus kami dukung dan siap untuk hadir apabila dibutuhkan.

3. Terkait dengan pelecehan seksual mengarah ke bidang tugas Komisi VI DPR Aceh, jangan juga kita menyalahkan hukum Islam namun yang menghukumnya yang salah.

4. Komisi I DPR Aceh akan mengundang Mahkamah Syariah, Dinas Syariat Islam, Komisi VI DPR Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh, Biro Tata Pemerintahan Setda. Aceh dan Biro Hukum Setda. Aceh sesegera mungkin dengan juga melibatkan KontraS Aceh dan LBH Banda Aceh untuk membahas pokok persoalan diatas.

 

Diskusi berlangsung dinamin dari kedua belak pihak dan pada akhirnya semua bersepakat agar proses rekonsiliasi, reparasi dan kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi tanggung jawab bersama untuk segera dituntaskan.