Komisi I DPR Aceh menggelar rapat kerja terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang masuk ke Aceh, Selasa (17/6) di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR Aceh. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf dan didampingi oleh Drs. H. Taufik, MM (Wakil Ketua), Saiful Bahri (Sekretaris), Edy Kamal, A.Md.Kep, drh. Nuraini Maida, H. Ridwan Yunus, SH, Fuadri, S.Si, M.Si dan Tgk. H. Syarifuddin.

Dari eksekutif hadir Kadisnaker Mobduk Aceh, Ir. Iskandar Syukri , MM, MT dan Kepala Dinas Registrasi Aceh, Syarbaini. Sedangkan dari Kemenkumham hadir Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dan Kepala Kantor Imigrasi Meulaboh serta mewakili Kakanwil Kemenkum HAM Aceh.

Keputusan dari Komisi I DPR Aceh bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk Aceh tanpa izin dan tidak memiliki dokumen lengkap atau ilegas WAJIB keluar dari Aceh.

Komisi I DPR Aceh mempertanyakan langkah selanjutnya bagi pekerja TKA Cina di PLTU 3-4 yang bermasalah dengan izin. Sementara Disnakermobduk Aceh menyatakan timnya telah turun ke PLTU 3-4 milik swasta di Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya.

Komisi I DPR Aceh meminta kepada pihak Imigrasi untuk melakukan deportasi TKA yang tidak memiliki izin bekerja di Aceh," kata Anggota DPR Aceh, Fuadri. Selain itu, pihaknya meminta Disnakermobduk Aceh untuk tidak mentolerir perusahaan yang mempekerjakan TKA ilegal di Aceh.

Komisi I DPR Aceh juga meminta kepada seluruh masyarakat Aceh untuk ikut mengawasi keberadaan pekerja asing di Aceh. Dikatakan, TKA yang tidak memiliki dokumen lengkap harus angkat kaki dari Aceh.

Fuadri menambahkan, dari rapat tersebut terungkap bahwa saat ini terdapat 78 TKA Cina bekerja di proyek PLTU 3-4. Dari 12 perusahaan, sejauh ini hanya 5 yang sudah melapor ke Disnakermobduk Aceh. "Kita akan terus memantau rekomendasi yang sudah DPRA teruskan dalam pertemuan ini," kata Fuadri.

Kadisnakermobduk Aceh dan pejabat Kemenkumham Aceh menyatakan sependapat dengan rekomendasi Komisi I DPR Aceh.

Sumber: serambinew.com