Komisi I DPR Aceh, melakukan rapat kerja terkait Tapal Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf dan didampingi oleh Drs. H. Taufik, MM (Wakil Ketua), Saiful Bahri (Sekretaris), Edy Kamal, A.Md.Kep, drh. Nuraini Maida, H. Ridwan Yunus, SH, Darwati A. Gani dan Tgk. H. Syarifuddin, masing-masing Anggota.

Hadir dari Kodam IM, Irdam Kodam IM Brigjend. TNI. A. Faizal dan Katopdam IM Kolonel Hendro Sukmono. Sedangkan dari Pemerintah Aceh hadir Asisten I Sekda Aceh, Mewakili Kanwil BPN Aceh, Kepala Biro Tapem, Mewakili Biro Hukum, Mewakili Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Kadis Pertanahan, Mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan, Mewakili  Bappeda, Azhari, S.IP, Nurzahri, ST dan Teuku Kamaruzzaman, SH.

M. Jakfar, SH, M.Hum, Asisten I Sekda. Aceh menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh sepakat seperti yang dituangkan dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dengan mempedomani dan mengharhargai dengan melakukan kerjasama dengan Unsyiah terkait batas Aceh 1 Juli 1956 untuk menyajikan dokumen untuk mengadvokasi batas Aceh dan hadir dari DPR Aceh adalah Tgk. Adnan Beuransyah dan dokumen 1 Juli 1956 tidak ada sehingga kami berpegang kepada dokumen yang ada. Dokumen di media belum ada walaupun diupayakan belasan tahun dan kedua belah pihak tetap berprinsip pada masing-masing pendapat dan akhir ini baru disepakati batas Aceh dengan Prov. Sumut.

Brigjend. TNI. A. Faizal   (Irdam Kodam Iskandar Muda), menyampaikan bahwa Kodam IM mempunyai resouce yaitu sumber daya dalam hal tapal batas dan menegaskan bahwa tidak semua sempurna karena kita manusia dan tidak menutup mata ada kemajuan yang dicapai oleh Pemerintah Aceh dalam hal tapal batas. “Apapun untuk kemajuan Aceh kami Kodam IM siap membantu dan ke depan apabila ada masukan mohon disampaikan”, tegas Irdam IM.

Tgk. Azhari (Mantan Ketua Komisi I DPR Aceh 2019-2024), menjelaskan bahwa dari tahun 2014-2019 nyaris tidak ada pembahasan tapal batas Aceh dan mempertanyakan apakah forum sepakat bahwa MoU sebagai resolusi konflik?  poin 1.1.4 terkait batas Aceh dan tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yakni tetap berbatas dengan Sumatera Utara, maka dalam hal ini masuknya poin 1.1.4 tidak serta merta dan ada hirarkinya dan tentang Pemerintah Aceh tidak menemukan dokumen maka sebetulnya merupakan hal yang harus ditelusuri karena pelaku perundingan masih hidup dan masi ada Wali Nanggroe Aceh. “Tentang penyelesaian batas Aceh merujuk 1 Juli 1956 bahwa Pemerintah Aceh harus menjumpai juri runding GAM dan Komisi I DPR Aceh juga menjumpai Wali Nanggroe dan Juru Runding GAM dan Juru Runding R.I. Jangan sampai isi MoU ada pengabagain”, tegas Azhari Cage akrab disapa.

Nurzahri, ST (Mantan Ketua Komisi II DPR Aceh 2019-2024 dan Mantan Wakil Ketua Komisi A DPR Aceh periode 2009-2014), juga menambahkan  bahwa pada tahun 2013 bBeberapa informasi yaitu pertemuan di Dayan Dawood dan diinisiasi oleh Unsyiah dan yang hadir pada waktu itu Bapak Nur Juli selaku Juru Runding dan Saudara Munawar Liza selaku supporting. MoU adalah kesepakatan politik dan pasti ada intrik-intrik dan ditulis dalam dokumen. Semangat muncul poin 1.1.4 karena ada intrik politik sehingga hal ini seharusnya juga agar direalisasikan oleh Pemerintah Indonesia karena sudah tertuang dalam dokumen perjanjian. Mungkin dulu ketika perjanjian Pemerintah R.I tidak ada bahan sehingga menerima aja ide batas 1 Juli 1956.  Apabila merujuk tanggal lahirnya 29 Nopember 1956 dibentuk Provinsi Aceh, maka 1 Juli 1956 sudah jelas belum ada dokumen. Ketika kami telusuri tidak ada satu dokumen pun yang melampirkan peta dan baru ada dokumen itu dibawah tahun 1956 hanya ada di statblad Belanda. Maka dokumen Belanda harus ditelusuri yaitu peta tahun 1873 di Belanda. “Kemudian batas empat pulau juga masih menjadi sengketa karena Lembaga Geospasial merubah peta sehingga sebagaian wilayah pulau Aceh dicaplok Provinsi Sumatera Utara” tegas Nurzahri.

Teuku Kamaruzzaman, SH menegaskan bahwa persoalan  tapal Batas Aceh menjadi isu krusial dan proses perundingan itu bersifat  general dan tidak membahas khusus dan yang general itu diterjemahkan lanjutan. “Kita sudah menyelesaikan konflik vertikal dan jangan ada lagi konflik horizontal. Banyak Negara berkonflik soal batas dan Permendagri adalah sebagai pemicu saja dan bisa menyelesaikan secara permanen” papar Ampon Man akrab disapa.

Akhirnya Komisi I DPR Aceh menyimpulkan bahwa menyesal penetapan Tapal Batas Aceh dan Komisi I DPR Aceh menganjurkan kepada Pemerintah Aceh agar melanjutkan proses penetapan Tapal Batas dan harus melibatkan DPR Aceh.