Peninjauan langsung Komisi I DPR Aceh di posko perbatasan Aceh Tamiang tidak menemukan praktik pungutan liar. Hal ini disampaikan setelah Rombongan Komisi I DPR Aceh sebanyak dua kali melewati posko dan singgah pada Sabtu (6/6) dini hari sekitar pukul 03.00 sampai dengan pukul 04.40 WIB.

Berdasarkan kunjungan tersebut, tidak ada pungli. Tapi masih banyak kendaraan masuk yang sama sekali tidak diperiksa.  Namun menurut Komisi I DPR Aceh masih dibutuhkan langkah nyata untuk membuktikan memang tidak ada praktik pungli di posko itu. Bardan Sahidi salah satu Anggota Komisi I DPR Aceh pun menyarankan agar di lokasi posko disediakan CCTV. Dijelaskannya CCTV ini bukan untuk mengekang aktivitas petugas, tapi justru untuk melindungi petugas dari aksi-aksi oknum tidak bertanggung jawab yang menyamar sebagai petugas.

“Jangan sampai ada orang yang menyamar mengenakan seragam petugas mengambil keuntungan atau memperkeruh situasi di lokasi. Dan harus ada orang yang bertanggung jawab di pos itu,” tegas Bardan Sahidi.

Komisi I DPR Aceh menyarankan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Aceh tetap memfungsikan posko di perbatasn Aceh Tamiang memeriksa kendaraan yang masuk sesuai protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan di pintu masuk Aceh itu dinilai masih dibutuhkan untuk menjaga status zona hijau yang disandang 60 persen daerah Aceh.

“Jangan sampai karena kita terlena menjaga pintu masuk, zona hijau di 60 persen Kabupaten/Kota kita berubah menjadi zona merah,” kata anggota DPR Aceh Bardan Sahidi di Karangbaru, Sabtu (6/6) sore.

Komisi I DPR Aceh sempat dua kali melewati pos perbatasan untuk memastikan proseduir pemeriksaan yang dilakukan petugas.

“Pertama melintas pukul tiga dini hari, kami jalan sampai Langkat dan kemudian menjelang subuh kembali lagi ke pos. Komisi I DPR Aceh menilai pemeriksaan sudah sangat longgar.

Rombongan Komisi I ini sempat singgah di pos dan berbincang dengan petugas dari Dinas Kesehatan Aceh Tamiang bernama Hendra. Dari komunikasi itu diketahui kalau petugas yang ditempatkan di posko berasal dari Aceh Tamiang, sementara petugas bantuan dari provinsi sudah ditarik. “Seharusnya provinsi tetap mempertahankan petugasnya di posko.

Inikan tanggung jawab provinsi, seharusnya bisa bersinergi dengan Aceh Tamiang untuk memperkuat pengawasan,” lanjut Bardan Sahidi. 

Secara khusus BardanSahidi  menyatakan dirinya mendukung arus lalu lintas Aceh – Sumatera Utara dibuka karena akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Namun untuk menjaga keseluruhan Aceh dari ancaman wabah Corona, protokol kesehatan tetap perlu dijalankan. “Kalau perlu disediakan rapid tes di perbatasan, jadi orang-orang yang masuk ke Aceh betul-betul terjamin kesehatannya,” ungkapnya.

Angota Komisi I DPR Aceh Fuadri, S.Si juga mengatakan hal yang sama yaitu Posko perbatasan sudah terbuka bebas, Hingga Sabtu pagi tidak Ada lagi aktivitas check point. Hal ini sangat beresiko bagi rakyat Aceh yang berdampingan dengan daerah zona Merah Sumatera Utara, Sabtu 6 Juni 2020 Dini Hari.

Untuk saat ini Aceh memang relatif Aman. Akan tetapi jika pengawasan di pintu Masuk Aceh tidak diperketat atau di lost kan Maka kemungkinan besar penyebaran COVID-19 di Aceh akan terjadi lagi Karena frekuensi arus keluar Masuk Aceh-SUMUT sangat bebas dan cukup tinggi.

Komisi I meminta kepada ketua satuan gugus tugas covid-19 Aceh untuk dapat mengevaluasi kembali dan apa bila perlu ambil alih tugas pengawasan di posko perbatasan Aceh – Sumut yang Ada di Aceh Tamiang, Subussalam, Aceh Singki dan Aceh Tenggara.

Selama ini posko perbatasan Aceh-Sumut menjadi beban tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, kedepan harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh.

Hadir ketika Inspeksi mendadak itu, Saiful Bahri (Pon Yahya)  (F-PA) sebagai Sekretaris Komisi I DPR Aceh, Fuadri, S.Si., M.Si (F-PAN), Bardan Sahidi (F-PKS), Tgk. Attarmizi Hamid (F-PPP), masing-masing Anggota Komisi I DPR Aceh