Ketua DPR Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, S.IP memimpin rapat Satuan Tugas Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Covid-19 DPR Aceh dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, bertempat di Ruang Serbaguna DPR Aceh, Senin (4/5). Dalam rapat tersebut, perwakilan dari Pemerintah Aceh dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes dengan membawa serta Asisten I. Sekda Aceh dan para Kepala SKPA terkait. Dari Satgas Covid-19 DPR Aceh juga dihadiri oleh tiga Wakil Ketua DPR Aceh, H. Dalimi, SE.Ak, Hendra Budian, SH dan Safarauddin, S.Sos,.M.S.P beserta 15 (lima belas) Anggota Satgas Covid-19 DPR Aceh.

Dalam rapat tersebut, Satgas Covid-19 DPR Aceh menetapkan  kesimpulan sebagai berikut:

1.       Posisi  Paduka Yang  Mulia Wali Naggroe Aceh dan Ketua Dewan Perwakilan  Rakyat Aceh dalam Struktur  Tim  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Corona Virus  Disease 2019 Pemerintah  Aceh sebagai  Wakil  Ketua harus mendapat  pertimbangan  kembali  untuk ditinjau ulang oleh Pemerintah Aceh.

2.      Perlunya peningkatan koordinasi antara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Pemerintah Aceh dengan Tim Gugus Tugas Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten/Kota yang saat ini masih belum berjalan optimal.

3.       Pengelolaan  lnformasi yang  tepat dan benar serta  penggunaan  bahasa yang  gamblang menyangkut pemberitaan perkembangan penanganan  Covid-19 di Aceh  sehingga  tidak terjadi kesimpangsiuran di kalangan masyarakat.

4.       Dewan  Perwakilan   Rakyat Aceh  meminta  kepada   Pemerintah   Aceh  setiap   adanya penyaluran  bantuan   kepada   masyarakat   hendaknya  melibatkan   unsur   dari   Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

5.       Pemeriksaan  di  wilayah   perbatasan  pintu   keluar  masuk  Provinsi  Aceh  harus  segera diperketat dengan melakukan koordinasi terpadu dengan seluruh elemen terkait.

6.       Penanganan  mantan para narapidana yang  dilepaskan  pada  masa pandemi  Covid-19 harus ada jalan keluar sehingga bisa meminimalisir kasus kriminalitas di Aceh.

7.       Koordinasi   Pemerintah  Aceh dengan  pihak lmigrasi  menyangkut jumlah Warga  Negara Asing yang masih berada dalam wilayah Provinsi Aceh.

8.       Masih  belum  meratanya pendistribusian  bantuan  bahan  pokok dari  Pemerintah  Aceh kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Aceh.

9.       Penyaluran bantuan bahan pokok ta hap ke-2 harus dikaji ulang jika data masyarakat yang terkena dampak Covid- 19 di lapangan belum benar-benar akurat

10.   Tim  Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  Corona Virus  Disease 2019  Pemerintah  Aceh telah melakukan pengawasan  dan menambah  personil di beberapa pintu masuk perbatasan Aceh sebagai upaya pencegahan masuknya orang dari dan keluar Aceh.

11.   Terhadap  penyediaan  alat  Rapid  Test  untuk wilayah  perbatasan dan  Kabupaten/Kota lainnya sudah  dipersiapkan 10.000 yang disiapkan ofeh  Dinas Kesehatan  Aceh dan telah meminta  bantuan kepada  Pemerintah  Pusat (Kemenkes RI) sebanyak   15.000 lagi yang direncanakan sampai pada hari Senin, tanggal  04 Mei 2020.

 12.   Terhadap  kasus pasien Covid-19 yang ditempatkan 2 orang  dalam 1    kamar di RSUDZA, dilakukan karena  banyaknya   pasien  yang  masuk  secara bersamaan  dan pada saat  itu jumlah  kamar  khusus untuk pasien Covid-19 masih terbatas tetapi prosedur penanganannya  sudah   sesuai    SOP   Covid-19   dan  Tim   Gugus   Tugas   Percepatan Penanganan  Corona Virus  Disease  2019  Pemerintah  Aceh dalam waktu  dua minggu ke depan sudah menambah 8 kamar  lagi.

 

13.    Pencairan  Dana  dan penyaluran  bantuan dilakukan sesuai   SOP  dan setelah mendapat persetujuan BPKP, lnspektorat, Polri, Tipikor dan Kejati.

14.    Pemerintah Aceh memastikan harga barang normal menjelang Lebaran dengan koordinasi lebih baik dengan pihak terkait dan agar mengadakan  pasar murah.