Satgas Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Covid-19 DPR Aceh mengadakan Rapat Koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Aceh, pada Selasa 14 April 2019. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Serbaguna DPR Aceh.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, S.IP dan turut didampingi oleh tiga orang Wakil Ketua masing-masing, H. Dalimi, SE.Ak, Hendra Budian, SH, Safaruddin, S.Sos dan dihadiri oleh 15 orang Anggota Satuan Tugas Covid-19 DPR Aceh, hanya 3 orang yang berhalangan hadir dalam rapat ini.

Dari Tim Pemerintah Aceh dihadiri oleh Sekda, dr. Taqwallah, M.Kes, Kadis Kesehatan,                   dr. Hanif, Kepala Pelaksana BPBA, Ir. Sunawardi, M.Si, Kasatpol PP WH Aceh, Drs. Jalaluddin, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda. Aceh, Muhammad Iswanto, S.STP, Asisten I Sekda,                  M. Jakfar, Kadishub Aceh, Junaidi, S.T, M.T, dan P2P Dinkes Aceh, Imam Murahman. Sedangkan dari Sekretariat DPR Aceh turut hadir Sekretatis DPR Aceh, Suhaimi, SH, MH serta turut didampingi oleh Para Kabag dan Kasubbag Set. DPR Aceh. Dimana tugas Sekretariat DPR Aceh selain memfasilitasi administrasi rapat juga mengontrol penerapan protokol kesehatan physical distancing dan penggunaan masker serta hand sanitizer bagi peserta rapat.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPR Aceh menegaskan bahwa rapat pada hari ini bertujuan untuk  mengetahui langkah-langkah apa saja yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19. DPR Aceh mengapresiasi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh dan nanti akan berdialog dengan Satgas Penanganan Covid-19. “Selanjutnya penyiapkan insfrastruktur di BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh sudah sangat memadai”, tegas Dahlan Jamaluddin.

“Rapat Forkopimda Aceh pada kesempatan pertama  di Ruang Tengah Pendopo Gubernur Aceh diharapkan agar dapat memberikan keamanan dan kenayamanan terhadap Publik. Selanjutnya terkait dengan gugus tugas tenaga Medis harus diperjelas lagi secara terkoordinasi, seperti berapa tim medis kita yang terlibat dalam penanganan Covid-19 ini, sehingga bisa kita sampaikan bahwa Pemerintah Aceh sudah sangat siap dalam penanganan Covid-19’’, tegas Dahlan Jamaluddin.

Ketua DPR Aceh menegaskan terkait dengan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari pandemic Covid-19 ini harus dipikirkan mekanisme dan skema oleh Pemerintah Aceh dalam pemberian paket kepada 61.000 lebih kepala keluarga. Selanjutnya menegaskan sesuai rapat dengan Forkopimda harus ada posko kesehatan di Pelabuhan, Bandara dan perbatasan-perbatasan pintu masuk dan keluar Aceh.

Senada dengan Ketua DPR Aceh, Safaruddin, S.Sos selaku Wakil Ketua DPR Aceh juga mengapresiasi penaganan Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19, menurut laporan PDP dan ODP sudah semakin berkurang. Namun Pemerintah Aceh harus berkoordinasi dengan pihak imigrasi terhadap data orang yang baru datang dari Luar Negeri seperti Malaysia. Selanjutnya kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) dan skema kebutuhan dasar masyarakat harus sudah memadai dan skema nya diatur dengan baik.  

Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes yang hadir mewakili Pemerintah Aceh menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh mempunyai laporan lengkap dan buku panduan dalam penanganan Covid-19, (Tim Pemerintah Aceh memutar video-red). Pemerintah Aceh mengalokasian anggaran refocusing kegiatan dan relokasi anggaran sebesar Rp. 1 Triliun lebih. Kemudian pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Aceh sudah 5 kali berubah karena harus menyesuaikan dengan arahan Pemerintah Pusat. ‘’Semua SKPA sedang menangani Covid-19, sehingga Pemerintah Aceh tidak memisahkan antara Tim Gugus Tugas dengan SKPA dalam penanganan Covid-19 namun menyesuaikan dengan kondisi daerah dan struktur tupoksi SKPA’’, Tegas Taqwallah.

 

Dalam penjelasan Sekretaris Daerah Aceh terkait struktur Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penaganan Covid-19 Aceh (dalam slide) dapat dirangkum yaitu:

-          Misi 1 : Awal kasus di wuhan dan pemulangan mahasiswa dari Wuhan

-          Misi 2 : Penunjukan RS rujukan s/d distribusi Rapid Test

o   Sekda memperlihatkan APD yang ada di Pemerintah Aceh

o   Ventilator tidak mutlak harus ada dan untuk RS ZA sudah sangat mencukupi

o   Rapit Test sangat sulit di dapatkan karena diprioritaskan pada daerah yang lebih mmebutuhkan

o   Rapid Test ini bukan tidak bisa dijhadikan sebagai dasar pasien terkena Positif Corona.

o   Dan imbas dari apid Test ini Puskesmas di Abdya harus tutup sampai 14 Hari, kan ini sangat disayangkan

o   Memfungsikan Labkes yang berada di Lambaro untuk uji Swab

-          Misi 3 : Persiapan penangananCovid-19 s/d peresmian poli khusus penyakit menular RSUDZA

o   Diseluruh Aceh hanya ada dua Kepala Dinas yang Dokter da nada juga direkturnya dokter gigi seperti di simeulue dan Nagan Raya

o   Pemerintah Aceh menyiapkan Penginapan khusus petugas RS Zainal Abidin

o   Situasi penanganan Covid-19 untuk Tenaga Medis sudah bisa terkendali

o   Gubernur menyiapkan surat cinta kepada Tenaga Medis

o   RSUZA lama akan disiapkan dengan untuk penanganan Covid-19

-          Misi 4: Forkopimda

o   Rapat Forkopimda Plus

o   Seruan bersama forkopimda

-          Misi 5 : Kebijakan Pemerintah Aceh

o   Mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat

Kemudian Anggota DPR Aceh silih berganti mengutarakan pendapat, saran dan pertanyaan, seperti Yahdi Hasan (F. Partai Aceh) menyatakan bahwa mendukung apa yang sudah dilakukan pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19, namun harus ada standar penanganan  di perbatasan pintu masuk keluar Aceh, serta dalam penanganan covid ini kita harus bersinergi.

Tarmizi Panyang selaku Ketua Fraksi Partai Aceh, sangat mengapresiasi penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Aceh namun paket sembako yang akan diberikan diutamakan pada keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19 dan harus berkoordinasi dengan DPR Aceh.  Pemerintah Aceh harus melakukan efisiensi anggaran dan harus memikirkan berapa kuota Kartu Pra Kerja untuk Aceh dan apa saja syarat-syaratnya, bagaimana skema bantuan tunai untuk masyarakat? Kapan dan apa yang akan dibagikan? ada usulan agar di rumah sakit harus disediakan personil polisi, perlu ada operasi pasar murah untuk menstabilkan harga pasar, untuk wacana PSBB di Aceh harus ada solusi lain, serta perlu sosialiasai secara masif dalam pencegahan Covid-19 di masyarakat’’, tegas Tarmizi Panyang.

H. Jauhari Amin, SH, MH dari Fraksi Gerindra juga menegaskan bahwa  petugas pencegahan Covid-19 di perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang- Provinsi Sumatera Utara Medan belum ada dan perlu sosialiasai pada pengusaha Bus, Panglima Laot termasuk nelayan terhadap Pencegahan Covid-19 dan yang mengangkut penumpang dari Luar Negeri dan harus terdata dengan baik. ‘’Penanganan covid-19 perlu juga dengan sentuhan spiritual serta Napi yang dilepas dikarenakan Covid-19 harus ada kebijakan Pemerintah Aceh dalam memenuhi kebutuhan hidup sementara mereka’’, tegas Jauhari Amin.

Kamudian Herman, SE dari Fraksi Demokrat menyatakan jika Covid-19 ini selesai diharapkan jangan ada penyelenggara Negara yang terkena imbasnya, sehingga diharapkan untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.

Ketua Komisi V DPR Aceh, M. Rijal Fahlevi Kirani menambahkan bahwa perlu adanya skema secara komprehensif dan kepada semua stake holder harus bekerjasama. “Selanjutnya harus ada protap kesehatan yang komprehensif  dengan arti kata semua elemen dilibatkan seperti ada tenaga kesehatan, Dinas Perhubungan dan lain-lainnya’’, tegas Ketua Komisi Bidang Kesehatan.

Selanjutnya dr. Purnama Setia Budi, S.pOG dari Fraksi PKS menjelaskan bahwa untuk menjalin komunikasi dengan dokter, kita perlu mendatangi langsung ke rumah sakit  jangan hanya melalui online. Beberapa dokter melaporkan kepada DPR Aceh bahwa mereka sangat terkendala dengan APD. ‘’Untuk orang yang dari luar Aceh dan Luar Negeri yang baru masuk sebaiknya dilakukan rapid test untuk mengetahui apakah dia harus diisolasi mandiri atau di rawat di rumah sakit rujukan dan hasil rapid test tadi jangan sampai tersebar ke umum’’, tegas Purnama.

Ketua Fraksi Partai Golkar, H. Ali Basrah juga mengapresiasi  Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19, dan terkait refocusing kegiatan dan relokasi anggaran, Fraksi Golkar akan mengirmkan surat secara resmi ke Pemerintah Aceh. ‘’Perlu estimasi yang terukur dalam melakukan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran terhadap kesehatan, ekonomi dan jaring pengamanan sosial (social safety net). Mengenai 11 ribu APD yang disalurkan oleh Permintah Pusat harus kita awasi dan minta pertanggungjawannya sehingga nantinya akan tepat sasaran.

Selanjutnya Muslim Syamsuddin dari Fraksi Partai Aceh menyatakan bahwa terdapat Rp. 14 Milyar anggaran yang diperuntukkan untuk pengadaan sembako, namun data yang dikirm oleh kab/kota se-Aceh diperkirakan 70% tidak merata, jika ada tahapan selanjutnya diharapkan agar dapat disamaratakan. Kemudian ada masyarakat dan mahasiswa Aceh Mesir, dimana meraka tidak bisa kemana-mana dan kekurangan pasokan bahan pangan. Kemudian banyak warga Aceh dari Malaysia yang akan kembali ke Aceh, solusinya adalah penguatan pengawasan sampai ke tingkat gampong.

Terakhir Ridwan Abubakar atau Nektu dari Fraksi PKB-PDA menyatakan bahwa DPR Aceh dan Pemerintah Aceh harus memberikan semangat kepada  masyarakat sampai masyarakat bangkit kembali. Kemudian jangan sampai pelaksanaan ibadah Shalat Tarawih ditiadakan, Pemerintah Aceh harus hati-hati dalam mengambil sikap. “Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh diusahakan melibatkan DPR Aceh dan dalam pembagian sembako diharapkan merata, jangan digunakan untuk kepentingan politik dan kelompok’’, tegas Nektu.

Rapat ini berakhir menjelang shalat ashar dan topik yang dibahas bertumpu kepada kebutuhan pokok masyarakat, ketersedian APD bagi paramedis, kesiapan rumah sakit rujukan, pendataan warga Aceh yang pulang dari luar daerah Dan Luar Negeri, kesiapan paket sembako, program pasar murah, kesiapan dan jumlah paramedis, pengetatan perbatasan Aceh termasuk jalur tikus, insentif untuk tahanan yang dibebaskan, pengawasan bus, dan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran.