Komisi I DPR Aceh menggelar rapat kerja dan silaturrahim dengan Ombudsman Perwakilan Aceh di Ruang Rapat Komisi I DPR Aceh, Selasa (3/3). Dari Komisi I DPR Aceh dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Drs. H. Taufik, MM, Sekretaris Komisi I, Saiful Bahri serta Anggota masing-masing Darwati A. Gani, H. Ridwan Yunus, SH, Fuadri, S.Si, M.Si, Bardan Sahidi dan Ir. H. Azhar Abdurrahman. Dari Ombudsman hadir Para Asisten Ombudsman yang dipimpin oleh Ayu Parmawati Putri, SH, M.Kn. Pokok pembicaraan dalam rapat dengan Ombudsman adalah pelayanan publik oleh Pemerintah, BUMN dan Lembaga layanan publik lainnya, kemudian juga dibahas terkait laporan mal administrasi yang di lakukan oleh badan publik pemerintah maupun swasta. DPR Aceh mengharapkan agar Ombudsman dapat membuat MoU Pengawalan Pelayanan Publik dengan DPR Aceh. DPR Aceh adalah mitra utama dan strategis Ombudsman dalam menjalankan tupoksi nya dimana kedua lembaga mempunyai tugas pengawasan terhadap Eksekutif.

Ombudsman menjelaskan bahwa tugas pokoknya menerima laporan peengaduan pelayanan publik oleh badan publik pemerintah dan swasta. Ombudsman melihat pelayanan publik di Aceh masih belum maksimal dan Qanun Pelayanan Publik sendiri masih mati suri. Komunikasi politik antara Pemerintah Aceh dengan DPR Aceh masih sering tidak sejalan dan terkait dengan laporan tidak mau hadirnya SKPA dan tidak memberikan DPA SKPA kepada DPR Aceh adalah bentuk mal administrasi yang bisa dikenakan sanksi, karena dalam pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Aceh, pemerintah daerah wajib memberikan dokumen publik kepada DPR Aceh sebagai bentuk pengawasan.