Komisi I DPR Aceh pada hari Kamis, 13 Februari 2020 menggelar Rapat Kerja sekaligus Siaturrahim dengan Komisi Informasi Aceh (KIA). Dalam pertemuan tersebut dari Komisi I DPR Aceh hadir Tgk. Muhammad Yunus Yusuf, selaku Ketua Komisi I DPR Aceh dan didampingi oleh Drs. H. Taufik, MM sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh serta Anggota Komisi I yaitu Ir. H. Azhar Abdurrahman dan Fuadri, S.Si, M.Si. Kemudian dari pihak KIA dihadiri lengkap dan dipimpin oleh Drs. Yusran, M.Si (Ketua), Arman  Fauzi (Wakil Ketua), Tasmiati Emsa, SH, MH (Bidang PSI), H. Hamdan Nurdin, S.Sos (Bidang ESA), Nurlaily  Idrus, SH, MH (Bidang Kelembagaan).

Komisi Informasi Aceh menjelaskan Lembaga ini mempunyai Sekretaris secara exposio yang berkedudukan dan dijabat oleh salah satu pejabat struktural di Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh, yang selanjutnya kantor tempat mereka bertugas juga masih menempati eks rumah Dinas Kanwil Perkebunan Aceh di jalan Syiah Kuala Banda Aceh depan MAN Model Banda Aceh bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh (KPID). begitupun ketika kami harus bersidang menyelesaikan sengketa informasi, kami masih menumpang menggunakan Aula Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh. Dana yang dialokasikan untuk kia belum banyak rencana kerja yang dapat kami lakukan. hanya 2 kegiatan yang baru bisa kami lakukan  yaitu pelaksanaan Right To Know Day (RtKD) yang dilaksanakan pada setiap 29 September, dan yang satu lagi adalah kegiatan evaluasi terhadap keterbukaan badan publik. Tugas Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota yaitu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, tegas Ketua KIA.

Dalam kesempatan ini, KIA juga memberitahukan secara langsung akan berakhirnya masa tugas untuk periode 2016-2020, dimana dalam proses seleksi dan penetapan Anggota Komisi Informasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 30 sampai 34 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi. Kemudian terkait pemberitahuan mengacu kepada Pasal 2 Ayat (4) Perki Nomor 4 Tahun 2016 : “Komisi Informasi yang telah terbentuk dan akan melakukan proses seleksi untuk masa jabatan berikutnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPR atau DPRD paling lambat  9 (sembilan) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan”.

Komisi I DPR Aceh menyatakan secara tegas kepada KIA bahwa Lembaga KIA ini sebuah lembaga yang independen dan harus berani dan tegas dalam menjalankan fungsinya untuk keterbukaan infromasi publik dimana selama ini sangat sulit kita akses informasi yang dimiliki oleh Badan Publik di Aceh bahkan DPR Aceh sendiri sulit mendapatkannya. KIA diharapkan menggelar sosialisasi ke seluruh Aceh dengan melibatkan LSM pemerhati keterbukaan dan transparansi publik. Komisi I DPR Aceh mendukung sepenuhnya kinerja KIA asal sesuai dengan amanah yang terkandung dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana membuka keterbukaan informasi serta menyampaikan informasi menrupakan sifat Rasulullah SAW asal informasi yang dibuka tidak untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu dan menyerang pribadi. 

Disisi lain setelah melihat laporan kinerja KIA tahun 2019 yang disampaikan kepada Komisi I DPR Aceh, dapat kita temukan bahwa pelayanan informasi publik di tataran Pemerintah Aceh (Badan Publik) SANGAT BURUK dimana dalam hasil evaluasi hanya 7 SKPA yang menuju informatif, sebagian kecil cukup informatif dan sebagian besar tidak informatif, serta tidak ada satu pun yang informatif. Hal ini harus menjadi catatan KIA untuk terus menegakkan aturan dan memerintahkan PPID Utama Pemerintah Aceh agar harus lebih giat dan lebih baik lagi dalam menyediakan informasi publik dengan menegaskan sanksi berat seperti yang tercantum dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Pada kesempatan ini Komisi I DPR Aceh juga menegaskan akan segera memanggil Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh selaku Ketua Harian PPID Utama guna menjelaskan persoalan-persoalan rekruitmen sekaligus peningkatan pelayanan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat dimana pun dan selelu terupdate dengan baik, sehingga sengketa informasi yang diajukan dapat berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Semoga...!!!