Rancangan Qanun

  • RDPU Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Tentang Perlindungan Satwa Liar

    PENJELASAN

    ATAS

    RANCANGAN QANUN ACEH

    NOMOR  ….  TAHUN 2019

    TENTANG

    PERLINDUNGAN SATWA LIAR

     

    I.   UMUM.

    Konflik antara manusia dan satwa liar cenderung meningkat akhir-akhir ini, termasuk di Aceh. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Kerugian yang umum terjadi akibat konflik di antaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, atau bahkan menimbulkan korban jiwa manusia. Bahkan, tidak jarang satwa liar yang berkonflik mengalami kematian akibat berbagai tindakan penanggulangan konflik yang dilakukan. Satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain gajah, harimau, orangutan, dan badak.

    Konflik manusia - satwa liar merupakan permasalahan yang kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga dengan keselamatan satwa liar itu sendiri. Berbagai konflik yang terjadi telah mendorong Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota dan para pihak terkait untuk lebih bijaksana dalam memahami kehidupan satwa liar sehingga tindakan penanganan dan pencegahannya dapat lebih optimal dan berdasarkan akar permasalahannya. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti perbaikan habitat alami satwa liar, meminimalisir dan merehabilitasi kerusakan hutan, serta mengontrol pemanfaatan berlebihan jenis flora dan fauna. Namun, upaya-upaya tersebut belum berhasil mengatasi akar persoalan yang sesungguhnya.  Untuk itu, diperlukan sebuah payung hukum dalam bentuk qanun yang diharapkan mampu mengintegrasikan semua sumber daya yang dimiliki guna melakukan perlindungan terhadap satwa liar di Aceh.

    Qanun ini memuat norma hukum lingkungan hidup. Norma-norma itu dituangkan secara baik dalam tujuan dan sasaran perlindungan satwa liar, perlindungan satwa liar terpadu, kelembagaan dan koordinasi, koridor satwa liar, peran serta masyarakat, rehabilitasi dan relokasi satwa liar, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak agar dapat menjamin kelestarian dan keberlanjutan satwa liar di bumi Aceh. Qanun ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan perlindungan satwa liar di Aceh.

     

    II. PASAL DEMI PASAL.

     

    Pasal 1

                Cukup jelas

    Pasal 2

    Huruf a

    Asas islam dalam perlindungan satwa liar yang dimaksud bahwa penyelenggaraan perlindungan satwa liar Aceh mengikuti kaidah yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits.

    Pasal 3

            Cukup jelas.

    Pasal 4

            Cukup jelas.

    Pasal 5

    Ayat (1)

    Huruf a

    Cukup jelas

    Huruf b

    Satwa Liar Prioritas Aceh terdiri dari semua jenis satwa liar yang hidup di Aceh baik dilindungi secara nasional maupun tidak dilindungi, namun memiliki arti penting secara ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat Aceh dan keseimbangan ekosistem serta kelestariannya sebagai bagian dari kompoonen ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan. Satwa Liar Prioritas Aceh dapat terdiri dari spesies kunci, spesies payung, dan/atau spesies dengan istilah konservasi lainnya.

    Spesies kunci adalah spesies yang memiliki fungsi sangat strategis dan berdampak besar terhadap lingkungan hingga dapat mempengaruhi ekosistem, sehingga jika spesies ini punah, maka akan banyak spesies lain yang turut punah.

    Umbrella species adalah spesies yang distribusi spasialnya membutuhkan ruang atau bentang alam yang luas, sehingga perlindungan jenis ini juga melindungi satwa lainnya yang menempati ruang yang sama.

    Flagship species adalah spesies yang dipilih sebagai duta besar, ikon atau simbol untuk mendefinisikan suatu habitat atau isu penting ekosistem, sehingga perlindungan jenis ini sekaligus melindungi jenis lain dalam habitat dan ancaman yang sama. 

    Keystone species adalah jenis yang jika hilang keberadaannya pada ekosistem maka akan menimbulkan dampak besar dan cakupan luas terhadap populasi jenis lain atau proses-prose ekologi dalam ekosistem serta memiliki fungsi yang vital dalam komunitasnya.

    Ayat (2)

                Cukup jelas.

    Ayat (3)

                Cukup jelas.

    Ayat (4)

    Cukup jelas.

    Pasal 6

          Cukup jelas.

    Pasal 7

          Cukup jelas.

    Pasal 8

    Ayat (1)

    huruf a

                Cukup jelas.

    huruf b

            Habitat Permanen yang dalam bahasa inggris disebut eternal habitat atau permanent habitat merupakan habitat sebagai tempat hidup dan berkembangbiak secara alami satwa liar yang luasan dan fungsinya dipertahakan tetap untuk jangka waktu yang lama untuk memastikan kelestarian dan berkembangnya satwa liar. Istilah permanen dalam KBBI, diartikan  tetap (tidak untuk sementara waktu); berlangsung lama (tanpa perubahan yang berarti).

            Karena secara fugsi dan status ruang harus dilindungi, maka deliniasi ruang dan status peruntukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur agar berkekuatan hukum tetap.

            Pengelolaan Habitat in-Situ adalah Konservasi insitu merupakan konservasi tempat atau konservasi sumber daya genetik dalam populasi alami satwa, yang ditujukan untuk melindungi spesies yang terancam punah di habitat aslinya.

            Pengelolaan Habitat Ex-Situ adalah konservasi satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya baik untuk fungsi pengelolaan untuk kepentingan penyelamatan dan/atau rehabilitasi satwa  maupun perlindungan dalam fungsi pengelolaan yang lebih luas untuk kepentingan umum.

    huruf c

    Sanctuary dapat ditetapakan dan dibangun pada bentang alam daratan untuk satwa darat (terestrial) dan bentang alam laut atau perairan untuk satwa liar laut/perairan (marine).

    huruf d

    Kawasan Ekosistem Esensial adalah adalah ekosistem di luar Kawasan Suaka Alam dan/ atau Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai nilai penting yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.

    huruf e

              Cukup jelas.

    Ayat (2)

              Cukup jelas.

     

    Pasal 9

    Huruf a

              Cukup jelas.

    Huruf b

              Cukup jelas.

    Huruf c

              Cukup jelas.

    Huruf d

                    Konservasi Bentang Alam Terpadu dapat terdiri dari berbagai bentuk perlindungan dan pengelolaan satwa liar dengan beragam jenis pada kawasan yang sama sebagai satu kesaatuan pengelolaan.

    Konservasi Bentang Alam Terpadu dapat berupa konservasi ex-situ dan secara bersamaan dengan konservasi insitu ragam jenis satwa liar pada bentang alam daratan (landscape) maupun bentang alam lautan/perairan atau sea-scape.

    Deliniasi ruang dan status peruntukannya  ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

     

    Pasal 10

          Cukup jelas.

    Pasal 11

          Cukup jelas.

    Pasal 12

          Cukup jelas.

    Pasal 13

          Cukup jelas.

    Pasal 14

              Cukup jelas.

    Pasal 15

          Cukup jelas.

    Pasal 16

          Cukup jelas.

    Pasal 17

          Cukup jelas.

    Pasal 18

          Cukup jelas.

    Pasal 19

          Cukup jelas.

    Pasal 20

          Cukup jelas.

    Pasal 21

              Cukup jelas.

    Pasal 22

              Cukup jelas.

    Pasal 23

              Cukup jelas.

    Pasal 24

              Cukup jelas.

    Pasal 25

              Cukup jelas.

    Pasal 26

              Cukup jelas.

    Pasal 27

              Cukup jelas.

    Pasal 28

        Huruf a

              Cukup jelas.

    Huruf b

              Cukup jelas.

    Huruf c

              Cukup jelas.

    Huruf d

    Panglima laot adalah atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.

    Huruf e

    Ranger komunitas adalah kelompok swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan pelestarian alam dan konservasi satwa liar secara mandiri.

     

    Pasal 29

        Cukup jelas.

    Pasal 30

        Cukup jelas.

    Pasal 31

        Cukup jelas.

    Pasal 32

        Cukup jelas.

     

    Pasal 33

    Huruf a      

    Yang dimaksud dengan mengganggu dan merusak adalah tindakan yang menurunkan kemampuan habitat dalam menopang fungsi ekosistem dan kehidupan satwa liar pada kawasan habitat yang ditetapkan melalui qanun ini.

     

    Pasal 34

              Cukup jelas.

    Pasal 35

              Cukup jelas.

    Pasal 36

              Cukup jelas.

    Pasal 37

              Cukup jelas.

    Pasal 38

              Cukup jelas.

     

    Pasal 39

    Ayat (1)

    Cukup jelas.

    Ayat (2)

    Cukup jelas.

    Ayat (3)

    Cukup jelas

    Ayat (4)

    Pejabat yang dimaksud adalah pejabat dalam lingkup SKPA yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya di bidang perlindungan satwa liar.

     

    Pasal 40

              Cukup jelas.

    Pasal 41

              Cukup jelas.

     

     

    TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ACEH NOMOR …

  • PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE

    PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2012
    TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE

    Link Download : https://dpra.acehprov.go.id/_uploads_/dokumen/raqan/MATRIK%20PERBANDINGAN%20pembahasan%20RDPU.doc

  • RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ACEH TAHUN 2018-2038

    RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN

    PULAU-PULAU KECIL ACEH TAHUN 2018-2038

     

    Link Download

    Alokasi Ruang_50k_1101.pdf

    DOKUMEN RZWP3K ACEH_171018_NON KOMENTAR.docx

    RAQAN RZWP3K ACEH TO RDPU (Tanpa Lampiran).docx

  • RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG MAJELIS ADAT ACEH

    RANCANGAN QANUN ACEH

    NOMOR ..... TAHUN 2019

    TENTANG

    MAJELIS ADAT ACEH

    Link Download : DRAFT RAQAN MAA TO RDPU_6 SEPTEMBER 2019.pdf