PROSEDUR
Ditulis oleh admin, pada Minggu, 22 November 2015

A. LATAR BELAKANG
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pertahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Undang Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam melayani dan menyediakan permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

B. LANDASAN HUKUM
1. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846).

2. Undang Undang nomor 25 Tahun 2009 temtang pelayanan public(lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112. Tambahan lembaran Negara nomor 5038).

3. Undang Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran Negara Repulik Indonesia tahun 2009 nomor 152 , tambahan lembaran Negara nomoor 5071).


4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standard layanan Informasi Publik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud:
  Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Provinsi Aceh dalam menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan kegiatan Pelayanan informasi Publik.
Tujuan:
  Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
  Memberikan standard bagi pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
  Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan Informasi publik yang berkualitas.

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32