PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN VI TAHUN 2017

Kategori : RAPAT PARIPURNA Rabu, 27 Desember 2017

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agendakan acara Pembukaan Masa Persidangan VI DPRA Tahun 2017 dengan agenda pembahasan rancangan qanun program legislasi aceh Prioritas tahun 2017 pada hari Rabu, 27 desember 2017 pukul 10.00 WIB.

Sesuai dengan keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRA hari Rabu, 20 September 2017, telah menetapkan Tertib Acara Dan Kegiatan dalam Masa Persidangan VI Tahun 2017 dengan agenda acara Pembahasan 6 (Enam) Rancangan Qanun Aceh Usul Prakarsa Pemerintah Aceh.

Adapun Rancangan Qanun Aceh dimaksud terdiri dari:

Kesatu, Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh komisi i DPRA bersama eksekutif .

Kedua, Rancangan Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, yang telah selesai dilakukan proses pembahasan dan pemantapan serta harmonisasi dan sinkronisasi secara komprehensif dan sistematis dalam pembicaraan tingkat pertama oleh Komisi III DPRA bersama Tim Pemerintah Aceh.

Ketiga, Rancangan Qanun Aceh Tentang Irigasi, juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Komisi IV DPRA bersama Eksekutif.

Keempat, Rancangan Qanun Aceh Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, yang telah selesai dibahas oleh komisi vii DPRA bersama eksekutif

Kelima, Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh, telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Badan Legislasi DPRA bersama Eksekutif.

Keenam, Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral Dan Batubara, telah selesai dibahas oleh Badan Legislasi DPRA bersama Eksekutif.

Pada tahun 2017 ini DPRA telah menetapkan 15 (lima belas) judul Rancangan Qanun sebagai Rancangan Qanun Aceh Prioritas 2017, yang terdiri dari 13 (tiga belas) judul Rancangan Qanun Usul Eksekutif dan 2 (dua) judul Rancangan Qanun yang merupakan Inisiatif DPRA, kemudian ditambah 1 (satu) Rancangan Qanun aceh Paska Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRA.

Dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan informasi dari 16 Rancangan Qanun Aceh Prioritas 2017 dengan rincian kemajuan proses nya sebagai berikut :
1. 6 (enam) Rancangan Qanun telah selesai diParipurnakan dan telah menjadi Qanun Aceh.
2. 6 (enam) Rancangan Qanun Aceh Sedang Dan Akan diParipurnakan Pada Masa Persidangan ke VI ini.
3. 1 (satu) Rancangan Qanun Aceh belum selesai dilakukan sinkroniasi dikarenakan masih ada beberapa pasal yang harus disesuaikan yaitu Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syari’ah yang dibahas oleh Tim Pansus.
4. 1 (satu) rancangan Qanun Aceh tentang Kawasan Ekonomi Khusus (kek) dikeluarkan dari Prolega 2017 karena setelah dikaji sudah cukup diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan KEK, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitasi Dan Kemudahan Di KEK dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang KEK Arun Lhokseumawe.
5. 2 (dua) Rancangan Qanun Aceh yaitu Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rancangan Qanun Aceh Tentang Himne Aceh, juga tidak dapat diselesaikan dalam tahun ini karena masih memerlukan pendalaman yang lebih komprehensif dan akan dimasukkan kembali dalam Prolega tahun 2018.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa dari 6 (enam) Rancangan Qanun yang saat ini sedang kita Paripurnakan, 2 (dua) diantaranya adalah Qanun Aceh yang telah dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri RI, yakni Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Irigasi.

Kemudian 2 (dua) Rancangan Qanun Aceh dibatalkan beberapa pasal oleh Kementerian Dalam Negeri Yaitu Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara.

Selanjutnya sesuai dengan Tata Tertib yang telah ditetapkan bahwa nanti siang pukul 14.00 WIB akan dilaksanakan Rapat Paripurna ke - 2 dengan Agenda Penyampaian Pendapat Pembahas oleh Komisi I, Komisi III, Komisi IV, Komisi VII dan Badan Legislasi DPRA terhadap 6 (enam) Rancangan Qanun Aceh.
(*/*)