PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN V TAHUN 2017

Kategori : RAPAT PARIPURNA Kamis, 23 November 2017

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membuka Masa Persidangan V DPRA Tahun 2017 Dengan Agenda Pembahasan Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2017, pada hari Kamis, 23 November 2017 pukul 14.30 WIB di Gedung Utama DPRA.

“Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanir Rahim, Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2017 Kami Buka Dan Dinyatakan Terbuka  Untuk Umum.” Sambut Ketua DPRA, Tgk. H. Muharuddin, S.SosI dalam pembukaan Sidang Paripurna yang dihadiri Para Pimpinan DPRA serta sejumlah Anggota Dewan, Sekretaris Daerah Aceh yang Mewakili Gubernur Aceh serta FORKOPIMDA Aceh.

Syukur Alhamdulillah, sesuai  cita-cita dan harapan kita semua. Komisi I DPRA dan Komisi II DPRA telah menyelasikan pembahasan Rancangan Qanun dan menyerahkannya kepada Ketua DPRA pada hari Rabu, 22 November 2017 di Ruang Kerja Ketua DPRA. Oleh karenanya para Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRA telah mengadakan Rapat Badan Musyawarah DPRA dihari yang sama Rancagan Qanun tersebut diterima, 22 November 2017.

Dalam Rapat Badan Musyawarah DPRA tersebut telah diputuskan Tertib Acara dan Kegiatan dalam Masa Persidangan V Tahun 2017 Dengan Agenda Acara Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Qanun Aceh, yang merupakan Usul Prakarsa Pemerintah Aceh. Adapun Rancangan Qanun Aceh dimaksud terdiri dari: 

1.RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN.
Telah selesai dilakukan proeses pembahasan dan pemantapan serta harmonisasi dan sinkronisasi secara komprehensif dan sistematis dalam pembicaraan tingkat pertama oleh Komisi I DPRA bersama Tim Pemerintah Aceh.

Hal yang sama terhadap hak atas bantuan hukum adalah bagian dari peradilan yang adil dalam prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa konstitusi telah mengakui Indonesia sebagai negara hukum. Yang selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Program bantuan hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Ada TIGA Pihak yang diatur di Undang-Undang ini, yakni Penerima Bantuan Hukum (Orang Miskin), Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum) serta Penyelenggara Bantuan Hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan Non Derogable Rights, yaitu sebuah  hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  dan  tak  dapat  ditangguhkan  dalam  kondisi apapun. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah Hak Asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh Negara dan bukan belas kasihan dari Negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab Negara dalam mewujudkan Equality Before The Law, Acces To Justice, dan Fair Trial (Keadilan).

Rancangan Qanun Aceh tersebut merupakan salah satu upaya untuk membantu dan memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi fakir miskin di Aceh, dalam menghadapi permasalahan hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Adapun substansi materi hukum Rancangan Qanun Aceh tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin, terdiri dari: 

BAB I. Ketentuan Umum

BAB II. Penyelenggara Bantuan Hukum

BAB III. Pemberi Bantuan Hukum

BAB IV. Penerima Bantuan Hukum

BAB V. Bentuk Bantuan Hukum 

BAB VI. Hak Dan Kewajiban 

BAB VII. Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan, Dan Tata Kerja 

BAB VIII. Pendanaan

BAB IX. Koordinasi 

BAB X. Kerjasama 

BAB XI. Larangan 

BAB XII. Ketentuan Pidana 

BAB XIII. Ketentuan Penutup Dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.


2. RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERKEBUNAN.
Telah selesai dilakukan pembicaraan Tingkat Pertama oleh Komisi II DPRA bersama Eksekutif. Dalam Rancangan Qanun Perkebunan ini juga mengatur terkait kelestarian lingkungan, hutan, sengketa lahan, varitas unggulan dan pelaku usaha yang nantinya akan disampaikan secara detail oleh pembahas dalam Paripurna II Masa Persidangan V DPRA Tahun 2017.

Dalam rangka pengembangan Perkebunan di Aceh, sebelumnya Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat di Bidang Perkebunan, sehingga Undang-Undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Disamping itu juga dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-4654 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa Ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan, sehingga diperlukan perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang perkebunan.

Adapun Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan, yang telah disampaikan Pemerintah Aceh kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melalui Surat Nomor 188/12594 tanggal 11 Agustus 2017, terdapat 11 ketentuan yang mengalami perubahan, yakni: 

1) Pasal 1, penyesuaian beberapa batasan pengertian atau definisi. 

2) Pasal 5, penghapusan 1 kata pada huruf d ayat (1). 

3) Pasal 7, penghapusan 1 frasa pada huruf a ayat (1).

4) Pasal 8, ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat. 

5) Pasal 16, ayat (2) diubah. 

6) Pasal 18, perubahan isi pasal. 

7) Pasal 19, perubahan pada ayat (1). 

8) Pasal 20, perubahan isi pasal. 

9) Ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 dihapus.

10) Pasal 36, perubahan pada ayat (1) huruf b. 

11) Ketentuan Pasal 42 dihapus.


3.RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA. 
Yang Telah Selesai Dibahas Oleh Komisi II DPRA Pada Tingkat Pertama. Seperti diketahui bahwa indonesia memiliki kekayaan alam dan kekayaan hayati yang sangat melimpah dan beragam yang harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura mengamanatkan pemanfaatan dan pengelolaan berbagai potensi tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan.

Mengingat pentingnya pengaturan tersebut, maka secara kontekstual perlu dalam sebuah Qanun yang mengatur mengenai pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, telah disampaikan Pemerintah Aceh kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melalui Surat Nomor 188/ 4121 tanggal 31 Maret 2017. Tanaman pangan dan hortikultura sangat berkaitan dengan upaya kita mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, sehingga perlu dilakukan pengaturan tanaman pangan dan hortikultura di Aceh. Untuk itu, perlu kita membentuk Qanun Aceh tentang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Rancangan Qanun Aceh tersebut merupakan salah satu upaya kita untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya tanaman pangan dan hortikultura secara optimal dan lestari di Aceh.

Oleh karena itu Rancangan Qanun ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, sehingga pada akhirnya dengan regulasi ini dapat menyediakan dan mendorong perluasan dan pemerataan lapangan kerja dan kesempatan usaha.

Adapun substansi materi hukum Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari: 

BAB I. Ketentuan Umum 

BAB II. Perencanaan 

BAB III. Pengelolaan Sumber Daya

BAB IV. Pengembangan 

BAB V. Distribusi, Perdagangan, Pemasaran Dan Konsumsi

BAB VI. Pembiayaan 

BAB VII. Sistem Informasi

BAB VIII. Penelitian Dan Pengembangan 

BAB IX. Pemberdayaan 

BAB X. Kelembagaan 

BAB XI. Pengawasan 

BAB XII. Peran Serta Masyarakat 

BAB XIII. Penyidikan 

BAB XIX. Ketentuan Pidana 

BAB XX. Ketentuan Peralihan 

BAB XXI. Ketentuan Penutup Dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 232, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Suatu Rancangan Qanun Untuk Dapat Ditetapkan Menjadi Qanun Aceh, Diharuskan Adanya Persetujuan Bersama Antara Dpra Dan Gubernur Aceh Dalam Rapat Paripurna. Proses itu kemudian dilanjutkan dengan tahapan klarifikasi dan evaluasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Disamping itu, penyusunan berbagai Rancangan Qanun Aceh juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Peraturan Tata Tertib DPRA serta Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya yang Relevan.

Selanjutnya sesuai dengan Tata Tertib yang telah ditetapkan bahwa nanti malam (23/11) pukul 20.30 akan dilaksanakan Rapat Paripurna ke - 2 dengan Agenda Penyampaian Pendapat Pembahas Oleh Komisi I DPRA dan Komisi II DPRA.

(*/*)

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32