RAPAT KOORDINASI TERKAIT ZONA PULAU TERLUAR ACEH

Kategori : RAPAT KOORDINASI DEWAN Jumat, 17 November 2017

Agenda Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh(DPRA) yang dipimpin oleh Ketua DPRA, Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I (F.PA) dan Wakil Ketua I DPRA, Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si (F.G)bersama Anggota Komisi I DPRA, Buhari Selian (F.PAN) dan Anggota DPRA DAPIL IX, Tgk. Khalidi (F.PA) dan Drs.Yunardi Natsir, MM (F.NASDEM) dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali,  pada hari Jum’at, 17 November 2017 pukul 14.30 WIB di Ruang Serbaguna DPRA  yaitu Rapat Koordinasi dengan Tim Pemerintah Aceh dalam rangka klarifikasi terkait isu klaim kepemilikan Pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Diantara yang hadir dari Pemerintah Aceh, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Iskandar A Gani, SH, M.Hum, Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh, Edrian, SH., M.Hum, Staf Ahli Gubernur Aceh, Nurdin SH. M.Hum. Turut hadir LSM pemerhati Lingkungan Hidup dan Rekan-rekan Media Pers.

Untuk diketahui beberapa waktu yang lalu Pemerintah Daerah Sumatera Utara sedang menyusun Rancang Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2017-2037. Untuk kesempurnaan Ranperda tersebut maka digelar Konsultasi Publik. SKPA terkait dari Provinsi Aceh menjadi tamu undangan dalam acara yang dihelat di Kantor Gubernur Sumatera Utara, yakni pihak Bappeda, Dinas Kelautan Dan Perikanan, serta Biro Tata Pemerintahan Setda. Aceh, pada hari Kamis, 9 November 2017.

Sehubungan dengan adanya revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, memberikan amanat terkait pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut sampai dengan 12 dari garis Pantai menjadi kewenangan Provinsi diluar Minyak & Gas Bumi. 
Berdasarkan revisi Undang Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tersebut, peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 Tahun 2017 terbitan Badan Informasi Geospasial (BIG) telah memasukkan Beberapa Pulau di Kabupaten Aceh Singkil yaitu Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Pulau Panjang telah masuk dalam wilayah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya masuk ke Kabupaten Tapanuli Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil. 

Namun setelah beberapa pihak menelusurinya bahwa pulau tersebut sebenarnya mempunyai ahli waris yang berasal dari Kabupaten Aceh Selatan yang dulunya bagian dari Aceh Singkil, bukti kepemilikan dapat dibuktikan dengan surat dan perlu ditelusuri baik pada Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Aceh maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketua DPRA, Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I menegaskan, “Keberadaan Badan Pertanahan Aceh yang baru saja terbentuk perlu melakukan langkah-langkah konkrit dan jeli dalam melihat kasus-kasus seperti ini. Selain di Aceh Singkil sebenarnya ada juga kasus pengakuan sepihak wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Tenggara oleh provinsi tetangga.”

Rapat Koordinasi dengan Tim Pemerintah Aceh dalam rangka klarifikasi terkait isu klaim kepemilikan Pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Adalah sebagai berikut;

1.Pembentukan Tim Task Force untuk isu terkait.

2.Peningkatan Kapasitas Agama, Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur, Peningkatan Perekonomian Mayarakat, Pemerataan Pendidikan & Perlindungan Budaya di seluruh Kabupaten Aceh Singkil.

3.Tetap menjaga hubungan baik dengan Provinsi Sumatera Utara.

Demikian serangkaian kegiatan Rapat Koordinasi  yang sempat diskors selama 40 menit untuk melaksanakan Shalat Ashar dan berakhir pada pukul 16.58 WIB.(*/*)