KOMISI VII : RDPU MPU ACEH

Kategori : RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM Rabu, 04 Oktober 2017

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si (Golkar) membuka Acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama pada hari Rabu, 4 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB di Ruang Serbaguna DPRA.

Wakil Ketua DPRA, Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si yang di dampingi Ketua Komisi VII DPRA, H. Ghufran Zainal Abidin, MA (PKS) bersama seluruh Anggota Komisi VII DPRA menyampaikan selamat datang kepada para Peserta RDPU dan ucapan terima kasih kepada Peserta yang telah berkenan memenuhi undangan acara RDPU ini.

Komisi VII DPRA yang diketuai H. Ghufran Zainal Abidin, MA telah melakukan pembahasan Rancangan Qanun bersama Tim Pemerintah Aceh dan turut dibantu oleh Anggota Komisi, Tenaga Ahli beserta Staf sehingga dapat dibawa dalam RDPU pada hari ini.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, sebagai bentuk pengakuan Negara Republik Indonesia terhadap Aceh, karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki Masyarakat Aceh yang tetap terpelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan yang kemudian dikolaborasi dalam bentuk penyelenggaraan kehidupan Beragama, Adat, Pendidikan dan dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh.

Selain itu, dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh juga menegaskan kembali terhadap penguatan peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang mana dalam Undang-Undang ini terdapat satu bab, yaitu bab XIX yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berfungsi menetapkan fatwa dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan Aceh dan/atau Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, dan Ekonomi, serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada Masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan pengaturan mengenai Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama. Pengaturan dimaksud sebagai panduan bagi MPU dalam perumusan kebijakan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dengan adanya Qanun Aceh ini nantinya fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) semakin optimal dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai perumusan kebijakan dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh sesuai dengan harapan Kita semua.

Kegiatan RDPU ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan bab VI (enam) Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang tatacara pembentukan qanun, yang antara lain menyatakan “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Sosialisasi, Seminar, Lokakarya dan/atau Diskusi.

Kita tahu bahwa para Ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang Islami, sehingga Masyarakat Aceh menempatkan Ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara.

Semoga Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait dengan rancangan Qanun Aceh Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama ini mendapat masukan dan perbaikan dari Peserta RDPU ini sehingga nantinya dalam pelaksanaan dapat mendukung penguatan pelaksanaan Syariat Islam.

(*/*)

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32