MENGAWAL UUPA

Kategori : PEMERINTAH ACEH Rabu, 30 Agustus 2017

Menyikapi perkembangan dan dinamika paska penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pengajuan gugatan (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi baik oleh perwakilan masyarakat maupun kelembagaan DPR Aceh berkaitan dengan norma hukum Pasal 571 dan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, DPR Aceh mengadakan urung rembuk bersama berbagai kelompok masyarakat sipil dan organisasi kemahasiswaan untuk mendapatkan berbagai masukan dan saran.

Dalam proses diskusi, masyarakat sipil mendorong ketersediaan ruang interaksi hingga kegiatan bersama termasuk mengembangkan berbagai pembelajaran tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dimana disadari sepenuhnya, Aceh tidak hanya memiliki status khusus namun juga melekat status keistimewaan yang berbeda dengan D.I Yogyakarta (istimewa) dan DKI Jakarta (khusus).

Masyarakat sipil, disatu sisi sepakat mendorong upaya pengawalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta bersepakat membangun komunikasi berkelanjutan dengan DPR Aceh namun disisi lain DPR Aceh juga diharapkan tidak hanya sekedar bersekutu dengan masyarakat sipil ketika terjadi keterkejutan akibat terdegradasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. DPR Aceh juga diharap untuk memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan hidup, HAM, perempuan hingga berbagai isu lainnya yang setara dengan isu politik pemilihan.

DPR Aceh menegaskan upaya judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bukanlah untuk mengimbangi upaya judicial review yang dilakukan perwakilan masyarakat namun lebih sebagai tanggung jawab kelembagaan DPR Aceh dalam rangka mengawal kekhususan Aceh, selain itu gugatan oleh DPR Aceh adalah untuk mempererat legal standing dalam pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang bahwasanya untuk melakukan perubahan dan pencabutan dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh harus dilakukan konsultasi dan wajib mendapat pertimbangan DPR Aceh.

Diakhir proses diskusi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pimpinan dan Anggota DPR Aceh beserta elemen sipil dan Pemerintah Mahasiswa Universitas Negeri dan Swasta bersepakat untuk mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai Undang-Undang Otonomi Khusus;

2. Bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus yang berlaku di Aceh merupakan suatu resolusi konflik itu yang patut dipertahankan pemberlakuannya di Aceh;

3. Bahwa semua elemen masyarakat meminta kepada lembaga pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR-RI) agar tidak serta-merta mengubah dan mencabut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Bahwa DPR Aceh beserta Elemen Sipil dan Pemerintah Mahasiswa Universitas Negeri dan Swasta setuju dibentuknya Tim Desk Pengawalan Undang-Undang Otonomi Khusus oleh Gubernur Aceh dan mendesak Pemerintah Aceh untuk segera memformalkannya dengan menerbitkan Surat Keputusan dan dokumen teknis lainnya;

5. Bahwa DPR Aceh beserta Elemen Sipil dan Pemerintah Mahasiswa Universitas Negeri dan Swasta meminta agar Pemerintah Aceh dapat membentuk unit-unit kajian pengimplementasian Undang-Undang Otonomi Khusus dengan melibatkan civitas akademika, birokrat dan elemen sipil lainnya.

Demikian resume proses Silaturrahim dan Penyamaan Persepsi dalam rangka Pengawalan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang dilaksanakan oleh DPR Aceh bersama Elemen Sipil dan Pemerintah Mahasiswa Universitas Negeri dan Swasta.

Banda Aceh, 30 Agustus 2017

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

K e t u a,

Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I

 

Ketua Badan Legislasi DPR Aceh,

Tgk. H. Abdullah Saleh, SH

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32