PARIPURNA KHUSUS DPRA

Kategori : RAPAT PARIPURNA Jumat, 25 Agustus 2017

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA yang membidangi Politik, Hukum, Pemerintahan, Dan Keamanan, beberapa waktu yang lalu telah melakukan pertemuan dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum DPR RI di Jakarta, Rabu (12/4/2017) lihat insert. Pertemuan itu sebagai langkah antisipatif agar diakomodirnya regulasi yang bersifat khusus untuk Aceh. Pertemuan ini diterima Pimpinan Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB) yang menyambut baik apa yang disampaikan oleh Komisi I DPRA. Adapun Anggota Komisi I yang hadir adalah, Tgk. H. Abdullah Saleh, SH (Ketua), Iskandar Usman Al-Farlaky, SHi., Tgk Harun, S.Sos., M. Saleh, S.Pdi, M.Si., H. Musannif, SE., Drs. Djasmi Has, MM.

Saat itu Pansus RUU Pemilu DPR-RI sedang menggodok revisi regulasi pemilu nasional. “Jangan sudah diputuskan atau diundangkan baru kita sibuk, maka polanya harus diubah. Saat masih ancang-ancang, ada undang-undang terkait Aceh segera harus direspon,” ungkap Iskandar Usman Al-Farlaky, SHi. yang pada saat itu masih menjabat ebagai Ketua Badan Legislasi DPRA. Beliau juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Forbes DPR RI asal Aceh. Di mana sebelumnya melalui Ketua Komisi I DPRA, Tgk. H. Abdullah Saleh, SH sudah berkomunikasi dengan pimpinan Forbes, Prof. Bachtiar Aly (Agt. DPR-RI), mengenai keinginan untuk bertemu dan menyampaikan persoalan regulasi khusus Aceh yang harus dikawal seiring digodoknya RUU Pemilu di DPR RI.

“Sampai dengan berakhirnya pertemuan dengan Pansus RUU Pemilu, kami tidak bisa bertemu. Upaya konfirmasi kembali Tgk. H. Abdullah Saleh, SH juga tidak juga tidak direspon pihak Forbes, "untuk apa Forbes ini dibentuk kalau bukan untuk mengawal kepentingan Aceh, mereka di Forbes lebih pro aktif mengawal setiap perkembangan perubahan regulasi, termasuk yang bersinggungan dengan regulasi bersifat khusus di Aceh, agar tidak muncul konflik regulasi di kemudian hari" ujar Iskandar Usman Al-Farlaky, SHi.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna yang berakhir pada Jumat (21/7/2017) dini hari. Pengesahan ini termasuk menetapkan keputusan atas lima isu krusial dalam RUU Pemilu yang belum mencapai kesepakatan dalam pembahasan tingkat Pansus. Lima isu itu yakni soal sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden ( presidential threshold), ambang batas parlemen, metode konversi suara, dan alokasi kursi per Dapil.

Setelah melalui pembahasan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) resmi diundangkan menjadi Undang-Undang (UU) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan disahkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut yang merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, dan Komisi I DPRA juga telah menemui Pimpinan Pansus RUU Pemilu, lalu mengapa Rakyat Aceh masih harus khawatir?.

Pertama, ada dua pasal UU No. 11 Tahun 2006 yang ter"hapus" dengan disahkan Nomor 7 Tahun 2017 ini, yaitu;

Pasal 57
1. Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
2. Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga
Panitia Pengawas Pemilihan
Pasal 60
1. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.
2. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
3. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK. (tidak dihapus)
4. Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Menurut draf RUU Pemilu, pada pasal 571 UU Pemilu disebutkan;

Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 57 dan pasal 60 memang mengatur tentang KIP dan Panwaslih Aceh serta Kabupaten/Kota yang meliputi jumlah anggota dan masa kerja kedua lembaga itu.

Lalu apa yang membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi seperti undang-undang sakral sehingga rakyat aceh harus khawatir: 1). UUPA dibentuk bedasarkan MoU Helsinki. 2). MoU Helsinki dengan UUPA sebagai turunanya dipaksa untuk tunduk dan tersingkir dalam UU Pemilu 2017, 3.) Pasal 57 dan 60 terbukti manjur mencegah pertikaian/konflik PILKADA dan PILEG di Aceh.

Kedua, yang harus dikhawatirkan rakyat Aceh adalah kurang responsifnya Tim Forbes Aceh di Senayan.

Komisi I DPRA seperti mendapat energi baru. Ermiadi Abdul Rahman, ST baru saja menduduki kursi Ketua Komisi I DPRA, mengajak seluruh Anggota Komisi I DPRA untuk menggelar pertemuan di ruang Badan Musyawarah, Senin (7/08/2017) dengan mengundang beberapa Dekan 'Ahli' Fakultas Hukum dari Universitas ternama di Aceh, untuk mendapatkan nasehat dan saran guna menyelamatkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. Saran penyelamatan itu datang dari para Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe dan Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh. "DPRA dan Pemerintah Aceh harus bersatu," kata Ridwan Nurdin, Dekan Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry .

Dekan FISIP Unimal, M. Akmal, juga berpendapat sama. Ia menyarankan agar Pemerintahan Aceh untuk segera menyelamatkan UUPA secara politik. Misal melakukan pertemuan dengan Presiden RI, Joko Widodo. "Ini mufakat aneh, jakarta seperti tidak pernah peduli kedamaian Aceh hanya untuk pencalonan tunggal pemilihan Presiden tahun 2019 nanti" ujarnya.

Kemudian Dekan FISIP UTU, Teuku Ahmad Yani, juga menyampaikan saran yang sama. Namun, ia melihat lebih kuat penyelamatan tersebut melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Dekan Fakultas Hukum Unsyiah, Azhari, juga berpendapat sama. Di akhir pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I, Ermiadi Abdul Rahman, menyepakati membentuk Desk untuk mengawal UUPA. Desk ini akan dibentuk DPRA.

DPRA dan Gubernur Aceh sepakat membentuk Tim Desk untuk mengawal UUPA di masa yang akan datang. Tim ini tidak hanya beranggotakan DPRA dan eksekutif, tetapi juga unsur ulama, akademisi, dan elemen sipil lainnya.

Kesepakatan pembentukan desk ini diputuskan dalam rapat di ruang kerja Ketua DPRA yang dihadiri para pimpinan fraksi, Gubernur Irwandi Yusuf, Wakil Gubernur Nova Iriansyah, dan Sekda Aceh Dermawan. Menurutnya, kesepakatan ini selaras dengan rekomendasi Komisi I DPRA.

“Kegiatan ini juga akan bersinggungan dengan kerja advokasi di Jakarta. Perwakilan Aceh juga akan dijadikan sekretariat membantu kerja-kerja tim ini. Penyiapan draf SK Tim Desk ini tengah disiapkan oleh Biro Pemerintahan,” Tim Desk juga bekerja ekstra termasuk melakukan lobi terkait pembangunan Aceh yang bersumber dari APBN. Advokasi bersama ini diharapkan mampu menguatkan Aceh,”

Untuk diketahui bersama, dari 10 Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan UUPA hanya 5 PP yang baru disahkan, selebihnya masih mengambang. Belum lagi dengan pengabaian pasal-pasal yang ada di dalam UUPA yang semakin memperkuat alasan bahwa UUPA memang harus dimonitoring dan dievaluasi kembali. “Lihat saja pengabaian Pasal 74 UUPA terkait dengan penyelesaian sengketa pilkada Aceh yang seharusnya diselesaikan ke Mahkamah Agung tetapi dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Begitu juga pengabaian Pasal 111 UUPA terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas, badan dan kantor yang seharusnya menjadi domaian gubernur juga diabaikan, seperti pengangkatan Kepala Badan Registrasi Kependudukan Aceh oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu yang lalu yang secara tidak langsung mengabaikan ketentuan Pasal 111. Terbaru, DPR RI yang tanpa berkonsultasi dengan DPRA telah mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menghadapi dinamika ini, Ketua DPRA agendakan Rapat Paripurna Khusus DPRA guna mendapat Persetujuan seluruh Dewan untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Penghapusan Pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Rapat Paripurna Khusus DPRA tersebut di jadwalkan pada hari ini Jum'at, 25 Agustus 2017 pukul 14.30 WIB di Gedung Utama DPRA.

Dalam pidato Ketua DPRA, Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.i yang didampingi Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si mengucapkan bahwa "selaku wakil rakyat yang tergabung dalam lembaga legislatif, sudah semestinya, sepatutnya dan seharusnya mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kekhususan aceh. Oleh karena itu, dalam pencabutan pasal-pasal sudah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (PMHP) atau disebut juga “onrechtmatige overheidsdaad”. Maka Negara melalui Penguasa (Pemerintah dan DPR-RI) dapat diminta pertanggungjawabannya dalam kapasitas sebagai Badan Hukum Publik."
Lahirnya UUPA yang merupakan produk hukum yang bersifat lex specialis. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu;
1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis.

Dalam Sidang Paripurna Khusus ini, Ketua Fraksi PAN, T. Asrizal H.Asnawi, ST menambahkan, kiranya DPRA turut mendukung gugatan terhadap Bank Indonesia yang menolak perubahan pecahan 1.000 Rupiah yang bergambar Cut Meutia tanpa menggunakan Hijab.

Atas persetujuan seluruh Anggota Dewan yang hadir, di dalam rapat ini seluruh Fraksi menyetujui agar DPRA untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap penghapusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

ist./(*/*)

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32