MASA PERSIDANGAN II DPRA

Kategori : RAPAT PARIPURNA Rabu, 19 Juli 2017

Acara Pembukaan Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan agenda Pembahasan Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan pada hari Rabu 19 Juli 2017 pukul 09.00 WIB di Gedung Utama DPRA

Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, Aceh mempunyai hak dan kewajiban dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Aceh dan dijabarkan dalam bentuk Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan yang dikelola dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Aceh secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perUndang-Undangan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30, pasal 31 dan pasal 32 menjelaskan tentang bentuk Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dalam ketentuan tersebut, Gubernur Aceh diwajibkan untuk menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA kepada DPRA berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau bulan Juni tahun berjalan. Laporan Keuangan tersebut setidak-tidaknya berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan lampiran laporan keuangan Perusahaan Daerah/BUMA pada Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA). Yang selanjutnya tahapan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seperti kita ketahui bahwa, DPRA telah menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2016 oleh BPK-RI pada tanggal 12 juni 2017, dan DPRA telah membentuk Panitia Kerja untuk membahas rekomendasi LHP dimaksud.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 ini merupakan penjabaran dari tata kelola keuangan daerah. Laporan tersebut merupakan laporan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Aceh untuk selanjutnya akan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menjadi Qanun Aceh.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 sesuai Surat Pengantar No. 903/1177/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang lalu dari Pemerintah Aceh yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dari BPK-RI Perwakilan Aceh yang terdiri dari Buku 1-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016, Buku 2-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, dan Buku 3-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga merekomendasikan beberapa tindak lanjut yang harus segera dilaksanakan baik oleh Pemerintah Aceh maupun BPK RI, yang terdiri dari :

  1. Merekomendasikan kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam pemberian dan penerapkan sanksi kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, juga disertai dengan upaya pembinaan dan upaya peningkatan kapasitas serta meningkatkan mekanisme pengawasan melekat dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh.
  2. Meminta kepada Pemerintah Aceh dan BPK RI untuk menyampaikan perkembangan hasil tindak lanjut tentang berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah dilaksanakan oleh para pihak khususnya Satuan Kerja Perangkat Aceh yang disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016 secara berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
  3. Kaitan dengan temuan BPK RI dalam Buku II-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistim Pengendalian; berkenaan dengan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Belum Maksimal, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merekomendasikan agar pemerintah Aceh segera mempersiapkan naskah akademik dan rancangan Qanun Aceh tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh untuk dapat dimasukan dalam Program Legislasi Aceh Tahun Anggaran 2018, dengan mempedomani TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) Keuangan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
  4. Dalam kaitan temuan BPK RI dalam Buku II-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistim Pengendalian serta temuan BPK RI dalam Buku III-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan; berkenaan dengan Mekanisme Pengeluaran Belanja Sewa Sarana Mobilitas dan Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan Berupa Kursi Roda untuk Program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) pada Dinas Kesehatan Aceh Tidak Sepenuhnya Sesuai Ketentuan serta berkenaan dengan Pemborosan Keuangan Daerah atas Pembayaran Premi Peserta Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) Minimal Sebesar Rp.63.488.418.000,00, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sepakat dengan rekomendasi BPK RI untuk meminta Pemerintah Aceh melakukan revisi Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, mengkaji kembali Program JKRA dan menyelaraskannya dengan Program Aceh Seujahtra (JKA PLUS) Gubernur Aceh 2017-2022 untuk memberikan layanan kesehatan dengan akses yang lebih memudahkan dan terintegrasi.
  5. Dalam kaitan temuan BPK RI dalam Buku II-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistim Pengendalian; berkenaan dengan Pemerintah Aceh Belum Sepenuhnya Menindaklanjuti Rekomendasi terkait Kerjasama Pemanfaatan Mess Aceh; dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan kekayaan Aceh sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh, diminta kepada Pemerintah Aceh agar segera mengkaji kembali kerjasama pemanfaatan Mess Aceh termasuk menyelesaikan perubahan status Mess Aceh menjadi perhotelan serta melakukan pembenahan terhadap manajemen pengelolaannya. Jika dipandang perlu DPRA membentuk Pansus untuk menyelesaikan berbagai temuan tersebut.
  6. Dalam kaitan temuan BPK RI dalam Buku III-Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan; berkenaan dengan Administrasi Kontrak Belum Memadai dan Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Pembangunan Landscape dan Infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mendorong Pemerintah Aceh bersama BPK RI untuk: a). Menunjuk Penilai Independen untuk melakukan perhitungan ulang pada pekerjaan dimaksud. serta; b). Menyusun Pedoman Bersama Perhitungan Penilaian Pembayaran Pekerjaan antara Pemerintah Aceh dan BPK RI.
  7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh meminta keseriusan Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK RI dalam waktu 60 (enampuluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Apabila dalam batas waktu 60 (enampuluh) hari Pemerintah Aceh belum menindaklanjutinya, maka BPK RI berkewajiban melakukan pemantauan dan dapat melakukan pemeriksaan lanjutan. Hasil pemantauan dan pemeriksaan tersebut agar diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
  8. Dalam hal pemantauan dan pemeriksaan lanjutan dari BPK RI masih ditemukan adanya penyimpangan oleh DPR Aceh, maka DPR Aceh akan meneruskan hasil temuan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum.

Demikian Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 yang diikuti dengan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32