PARIPURNA KHUSUS DPRA

Kategori : RAPAT PARIPURNA Jumat, 28 April 2017

Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rangka persetujuan terhadap rencana Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Bentuk Hibah kepada KEJATI Aceh dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Persetujuan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Meulaboh sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat dan Pengumuman Perubahan Susunan Fraksi Dan Alat Kelengkapan DPRA yang dilaksanakan pada hari Rabu, 28 april 2017, pukul 14.30 WIB di Gedung Utama DPRA

Rapat Paripurna Khusus DPRA yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRA, Teuku Irwan Djohan, ST dan didampingi Wakil Ketua I, Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si beserta Wakil Ketua III, H. Dalimi, SE. Ak., turut dihadiri Kepala Pemerintah Aceh, Pimpinan dan  Anggota  DPRA, Unsur Forkopimda Aceh, Unsur  dari  jajaran  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Barat, DPRK Aceh Barat dan Panitia Pemekaran Kota Meulaboh, Para  Ketua  OKP,  LSM,  serta Para Wartawan dari Media Cetak dan Elektronik, 

Mengawali Rapat Paripurna Khusus, Bapak Sekretaris DPRA, H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum membacakan surat-surat masuk sekaligus membacakan atau mengumumkan perubahan Susunan Fraksi dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan.

Pengumuman tersebut mengacu kepada Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib DPRA. Dalam pasal 51 ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Tata Tertib DPRA disebutkan bahwa Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Aceh atau gabungan Pimpinan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal di Aceh, untuk selanjutnya disampaikan dalam Sidang Paripurna. Demikian juga terkait masa tugas Pimpinan Komisi seperti yang tercantum dalam pasal 67 adalah paling lama 2,5 tahun dan dapat dipilih kembali. Penempatannya didasarkan atas usul dari Fraksinya yang dilakukan secara proporsional. 

Selanjutnya hal yang sama juga diatur dalam pasal 78 untuk Badan Kormatan Dewan dan dalam pasal 82 untuk masa tugas Badan Legislasi. Berkenaan dengan hal tersebut Fraksi-fraksi DPRA telah mengajukan perubahan penempatan setiap Anggota pada Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dan telah dibacakan Bapak Sekretaris DPRA, H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum dalam sidang Paripurna DPRA pada hari ini. 

Sementara itu untuk penentuan Pimpinan masing-masing Alat Kelengkapan seperti Komisi-Komisi mengacu pada pasal 68 ayat (1) Peraturan Tata Tertib yang menyatakan bahwa “Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi yang merupakan unsur Pimpinan Kolektif Kolegial Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi atau melalui musyawarah mufakat antar Fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRA”.

Selanjutnya terkait dengan penetapan rencana pelepasan hak atas tanah dan bangunan dalam bentuk hibah, gubernur aceh melalui suratnya nomor 590/2210 tanggal 22 pebruari 2017 perihal permohonan hibah, aset yang dimohon untuk dihibahkan terletak di Jl. Abu Lam U No.11 Banda Aceh yang tercatat dalam Buku Inventaris Barang Dinas Cipta Karya Aceh. Aset ini akan dihibahkan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh yang selama ini memang sudah ditempati oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. 

Kemudian permohonan hibah juga diajukan oleh plt. Gubernur Aceh melalui surat nomor 590/20630 tanggal 22 Nopember 2016 tentang permohonan serah terima tanah untuk UIN Ar-Raniry. Dalam hal ini Pemerintah Aceh telah melakukan ganti rugi tanah yang berada di Gampong Cot Lamme,Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar seluas 365.103 m2 (persegi). Aset tersebut masih tercatat dalam buku Inventaris Barang Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh. Tanah ini nantinya setelah dihibah akan digunakan sebagai lahan perumahan bagi dosen-dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

Sesuai dengan pasal 55 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 dan pasal 331 ayat (1) huruf (a) peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016, dijelaskan bahwa pemindah-tanganan Barang Milik Aceh dalam bentuk hibah berupa tanah dan bangunan harus mendapat persetujuan DPRA.

Terakhir adalah Permohonan Persetujuan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Meulaboh yang merupakan rencana pemecahan dari Kabupaten Aceh Barat. Usulan tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Mengingat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) akan menimbulkan berbagai konsekuensi, terutama personil, pembiayaan dan perlengkapan, maka diharapkan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk memperhatikan kelengkapan syarat usulan daerah otonomi baru (DOB) dimaksud. Mengingat dan mempelajari permasalahan dalam pemekaran kabupaten yang pernah terjadi sebelum ini, Lembaga DPRA berpesan kepada Pemerintah Aceh untuk benar-benar memperhatikan pemisahan aset-aset milik Pemkab dan Pemko sebagai upaya pencegahan permasalahan dikemudian hari. 

Secara umum patut Lembaga DPRA memberi apresiasi kepada Panitia Pemekaran yang sudah berusaha maksimal untuk mewujudkan harapan masyarakat di Wilayah Aceh Barat.

Dalam kesempatan ini, Pimpinan dan Anggota DPRA harapkan dukungan dari semua Pihak bagi suksesnya acara Pekan Nasional ke-XV Kontak Tani & Nelayan Andalan (PENAS - KTNA) se-Indonesia berlangsung lancar. Acara yang akan berlangsung dari tanggal 6-11 Mei 2017 yang diikuti oleh 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia bahkan sejumlah Petani dari negara ASEAN. 

Lembaga DPRA mendukung penuh penyelenggaraan event nasional di aceh, semoga dengan acara tersebut dapat meningkatkan semangat Petani dan Nelayan untuk mengoptimalkan potensi Produk Pertanian dan Kelautan serta Perikanan, demikian harapan Lembaga DPRA yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang Paripurna Khusus,Teuku Irwan Djohan, ST. 

Sebelum menutup sidang Paripurna Khusus, Lembaga DPRA memberi apresiasi kepada Pemerintah Aceh dan kedepan-nya bisa lebih giat lagi mempromosikan Aceh sebagai tuan rumah dalam setiap event berskala Nasional.

(*/*)

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32