KOMISI VII DPRA: perbaiki manajemen dayah

Kategori : RAPAT KOORDINASI DEWAN Jumat, 20 Mei 2016

Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRA bersama Kepala Bappeda Aceh Drs. Zulkifli Hasan, Pimpinan Badan Pembinaan & Pendidikan Dayah (BPPD) Drs. Bustami Usman, SH, M.Si, Wakil Walikota Banda Aceh Drs H Zainal Arifin, dan Sofyan Muktar Ketua Umum Yayasan beserta Pengurus Dayah Madrasah 'Ulumul Qur'an (MUQ) terkait Manajemen Pengelolaan Madrasah Ulumul Qur'an Pagar Air Provinsi Aceh.

Dayah Ulumul Qur’an atau lebih dikenal dengan sebutan Madrasah Ulumul Qur’an (MUQ) Pagar Air, merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang ada di Aceh yang mempunyai Program khusus bidang Tahfizhul Qur’an di samping dibarengi dengan Pendidikan Klasikal (Sekolahan) tingkat Tsanawiyah dan tingkat Aliyah. Perpaduan antara kedua sistem ini yaitu pendidikan Umum dan Dayah merupakan ciri khas Lembaga MUQ Pagar Air. Pendidikan klasikal (sekolahan) yang bertujuan agar para santri di samping mereka harus mampu menghafal Al-Qur’an 30 Juz, juga untuk mendapatkan akreditasi studi lebih lanjut untuk belajar keberbagai Lembaga Pendidikan Tinggi baik di dalam maupun di luar Negeri.

Lembaga Pendidikan Tahfizhul Qur’an (LPTQ) ini didirikan pada tahun 1989 di Gedung LPTQ Geuceu Kota Banda Aceh oleh Prof. Dr.H. Ibrahim Hasan, MBA (Gubernur Aceh pada saat itu). Mengingat semakin langkanya orang-orang yang mampu menghafal Al-Qur’an 30 Juz, sedangkan tantangan dan kebutuhan akan Hafizh dan Hafizhah semakin tinggi sesuai dengan penerapan Syari’at Islam di Aceh, serta ingin mengembalikan masa kejayaan Islam di Aceh seperti pada Zaman Sultan Iskandar Muda memerintah abad ke – 16 Masehi, dimana Aceh merupakan 5 kerajaan Islam terbesar di dunia dan pernah memiliki banyak para Hafizh dan Hafizhah 30 Juz, maka didirikanlah sebuah Lembaga Tahfizhul Qur’an yang di berinama dengan sebutan “Pendidikan Tahfizhul Qur’an (PTQ)” dibawah binaan LPTQ Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh.

Pada tahun 1991 “Pendidikan Tahfizhul Qur’an” ini berubah menjadi Madrasah Ulumul Qur’an Banda Aceh” yang disingkat dengan (MUQ) bersamaan dengan lahirnya pendidikan Klasikal (Sekolahan) Madrasah Tsanawiyah Ulumul Qur’an dan dilanjutkan dengan Madrasah Aliyah Ulumul Qur’an, untuk mendukung eksistensi Dayah Ulumul Qur’an. Pada Tahun 1998 di bentuklan “Yayasan Pendidikan Dayah/Madrasah Ulumul Qur’an Banda Aceh” maka sejak itulah secara resmi seluruh aktivitas Dayah / Madrasah Ulumul Qur’an bertempat di Desa Bineh Blang Kemukiman Pagar Air Kabupaten Aceh Besar.

Agenda Rakor yang dijadwalkan, Jumat (20/5/2016) pukul 09.00 WIB s/d 11.45 WIB di Ruang Rapat Serbaguna DPRA ini sempat terjadi perdebatan antara pengelola lama dengan pengurus dayah dan wakil walikota yang dulunya pernah menjabat sebagai pengelola yayasan MUQ. Dalam perdebatan ini Sofyan Muktar Ketua Umum Yayasan menyatakan mengundurkan diri dan menyerahkan tanggung jawab kepada Badan Dayah Aceh. "siang ini juga saya ke notaris," ujar Sofyan Mukhtar.

Dewan mengkritisi dayah ini dimana saat sidak Dewan menemukan dimana fasilitas murid sangat tidak memadai seperti kamar tidur, dapur dan kamar mandi. Terlebih lagi di dayah ini tidak ada mesjid. yang sangat mengecewakan murid-murid di dayah ini juga tidak bisa berbahasa inggris dan bahasa arab" ujar Wakil Ketua Komisi VII DPRA, Drs. H. Jamaluddin T. Muku, M.Si. "jika hanya bisa menghafal al'qur'an tapi tidak memahami al-qur'an justru hal ini sangat berbahaya." tambahnya.

Wakil Walikota juga menambahkan "lebih baik dirikan saja yang baru, dimana pemiliknya adalah Pemerintah Aceh. Letak Dayah MUQ di Aceh Besar tapi masih menyandang Kota Banda Aceh membuat kerancuan Pemkot dalam menyalurkan bantuan"

Anggota Komisi VII DPRA, Tgk. H. Syarifuddin, MA, juga turut menambahkan "saya mempertanyakan jika yayasan ini swasta, kenapa ada guru yang berstatus PNS?. Biasanya jika satu lembaga/badan milik swasta tapi mempekerjakan PNS, mana mau mereka mendengar perintah pengelola yayasan."

Drs. H. Jamaluddin T. Muku, M.Si menambahkan "kiranya Dayah MUQ segera memperbaiki manajemen nya terlebih dahulu dan kepada Kepala Bappeda kiranya bersedia menggelontorkan dana untuk rehabilitasi 5 dayah (termasuk MUQ) di perbatasan, hadiah dari BRR dulu, agar dayah-dayah tersebut bisa memiliki fasilitas seperti di negara Turki. Diharapkan dengan fasilitas seperti itu, murid-murid dayah bisa mendalami ilmu dengan nyaman".

Kepala Bappeda menjawab "agar masing-masing dayah nanti bisa membuat presentasi dihadapan TAPA untuk mempresentasikan manfaat penggunaan dana anggaran tersebut."

(*/*)