RAKORPIM DPRA & DPRK se-ACEH

Kategori : RAPAT KOORDINASI DEWAN Selasa, 01 Maret 2016

Agenda Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPR Aceh dengan Pimpinan DPR Kabupaten/Kota se Aceh dalam rangka Percepatan Pembangunan Aceh berlangsung di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Senin 1 maret 2016 pukul 12.00 WIB dibuka oleh Ketua DPR Aceh Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I

DPR Aceh dan Pemerintah Aceh pada 19 Pebruari 2016 lalu, telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 12.874.631.946.619 (dua belas triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah). Jumlah tersebut meningkat sebesar satu persen jika dibandingkan dengan APBA Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan, sebesar Rp12.749.671.570.835,- (dua belas triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). Angka akhir APBA Tahun Anggaran 2016 tersebut ditetapkan setelah mempedomani catatan-catatan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Nomor 903-832 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016.

Dalam Rapat Paripurna Pengesahan APBA Tahun Anggaran 2016 tersebut, Gubernur Aceh telah meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk bekerja secara optimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan Aceh secara tepat sasaran dan tepat guna. Gubernur Aceh juga meminta, agar saat verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), semua SKPA mencantumkan lokasi kegiatan, target kinerja yang bersifat kuantitatif, dan tolok ukur kinerja serta target kinerja sesuai dengan sasaran yang direncanakan. Semangat dan keinginan Gubernur Aceh tersebut sudah selayaknya didukung melalui peran dan fungsi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat Aceh maupun Kabupaten/Kota.

Hal tersebutlah yang mendasari Pimpinan dan Anggota DPR Aceh mengundang Pimpinan dan Anggota DPR Aceh serta Pimpinan DPR Kabupaten/Kota se-Aceh untuk bersama-bersama mencermati, mengamati, mengawasi, serta memberikan dukungan yang maksimal agar berbagai rencana pembangunan yang telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif tersebut dapat terlaksana secara maksimal.

Adapun 5 (lima) isu strategis pembangunan Aceh di tahun 2016, yaitu;

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

2. Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.

3. Peningkatan infrastruktur dan investasi.

4. Peningkatan nilai tambah produk pertanian, dan

5. Reformasi birokrasi termasuk di dalamnya Dinul Islam, Adat dan Budaya, serta Keberlanjutan Perdamaian.

Memasuki bulan Maret 2016 ini, diberbagai daerah kabupaten/kota sedang berlangsung proses konsultasi dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan dalam rangka implementasi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan reses yang akan dilakukan oleh setiap Anggota Dewan terhormat, seyogyanya dapat disinkronkan dengan jadwal pelaksanaan Musrenbang tersebut. Dan juga masa reses tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap Anggota Dewan terhormat untuk membangun koordinasi dengan masing-masing daerah pemilihannya, maupun membangun koordinasi dengan masing-masing “rekan” separtainya dalam memastikan berbagai usulan masyarakat dapat ditampung dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Kebijakan Umum-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KU-PPAS) Tahun Anggaran 2017 nantinya.

Pemilihan Kepala Daerah di Aceh dan di 20 (duapuluh) kabupaten/kota akan segera berlangsung. Tahun ini merupakan tahun persiapan bagi para penyelenggara Pilkada (baik Komisi Independen Pemilihan maupun Panitia Pengawas Pemilihan) untuk menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam mempersiapkan Pilkada yang jujur dan adil. Pilkada yang akan segera berlangsung tersebut tidak hanya sebagai wujud penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal semata namun juga menjadi harus dilihat sebagai sebuah upaya transisi kepemimpinan. Pilkada yang berlangsung dengan semangat demokratis tentu saja akan lebih berkualitas dibandingkan Pilkada yang berlangsung dalam “suasana” mencekam.

DPR Aceh pada saat ini, telah menetapkan Program Legislasi Aceh, dimana Rancangan Qanun (Raqan) tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota menjadi bagian dari peraturan prioritas yang akan ditetapkan dalam waktu dekat. Perubahan Qanun Aceh tersebut penting dilakukan sebagai upaya mendorong agar pelaksanaan Pilkada yang akan digelar serentak pada 2017 dapat terlaksana tepat waktu, taat asas serta tidak berpotensi menjadi konflik hukum. Selain daripada itu, perubahan Qanun Aceh tersebut juga untuk mensinkronkan nya dengan Undang-Undang Pilkada yang berlaku secara nasional karena Pilkada Aceh nantinya berada dalam gelombang kedua Pilkada serentak secara nasional, kecuali Aceh Selatan, Pidie Jaya, dan Subulussalam.

Pimpinan DPR Aceh berpandangan, setiap Anggota Dewan yang terhormat, juga patut untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap proses Pilkada ini, termasuk didalamnya memastikan berbagai kesiapan penyelenggaraan. Salah satu hal yang berkaitan langsung dengan tugas fungsi legislatif selain perubahan Qanun Pilkada adalah berkaitan dengan pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan, pengawasan kerja-kerja penyelenggara pemilihan, serta pembahasan dan penyepakatan penyediaan anggaran Pilkada yang layak dan efisien.

Pertemuan koordinasi ini memiliki fokus menemukan langkah-langkah strategis dalam memastikan percepatan pembangunan di Aceh dapat berlangsung. Beberapa ilustrasi tersebut diatas, tentu belum mewakili berbagai kondisi dan fakta pembangunan yang saat ini terjadi di Aceh.

Berbagai pendapat usul-saran dan masukan dari Anggota Dewan yang terhormat itu nantinya diterima Pimpinan DPR Aceh dan disampaikan baik kepada Kepala Pemerintahan Aceh maupun Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota se Aceh. (*/*)